Header Ads

Covid-19 Memantik PJJ, dan Menggagas Lahirnya Konsep Merdeka Belajar Secara Utuh


Oleh : Nukman M.Si

Hingga saat ini Kemendikbud RI belum memutuskan kapan waktu pembukaan kembali kegiatan sekolah , pelaksana tugas Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemdikbud RI, Hamid Muhammad menegaskan skenario persiapan pembukaan sekolah sebaiknya menunggu keputusan gugus tugas percepatan penanganan covid-19 yang wajib disinkronkan agar tidak terjadi overlapping.



Mendikbud Nadiem Makarim juga menegaskan keputusan pembukaan kembali sekolah akan ditetapkan berdasarkan pertimbangan gugus tugas percepatan penanganan covid-19. Mas Menteri menambahkan keputusan kapan dengan format apa dan metode seperti apa karena ini melibatkan faktor kesehatan, bukan hanya pendidikan, semuanya itu masih digugus tugas percepatan penanganan covid-19, katanya.



Dengan keadaan yang seperti itu saya bisa menarik kesimpulan bahwa KBM kita masih belum jelas, harapan saya sederhana saja kepada pemerintah saat ini agar kiranya pemerintah selalu mengacu kepada data persebaran kasus covid-19, apabila data sebaran masih menunjukkan stabil atau meningkat pemerintah disarankan untuk tidak bertaruh lalu membuka kembali sekolah, ini sangat berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan anak ditambah lagi menurut saya amat sedikit sekolah di Indonesia yang siap menerapkan protokol kesehatan secara ketat misalnya berani membangun wastafel banyak, rutin menyemprotkan disinfektan, dan menerapkan pembatasan fisik, apalagi Kabupaten/Kota termasuk kategori hijau persebaran covid, hemat saya pemerintah dapat membuka kembali sekolah di daerah itu.



Pemerintah juga saran kita harus mengacu kepada data perkembngan kasus covif sampai di tingkat Kabupaten / Kota , pemerintah harus menelisik ada tidaknya penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemkab dan Pemkot mempunyai andil besar dalam pembukaan kembali sekolah. Merekalah yang semestinya paling mengetahui perkembangan persebaran covid-19 di daerahnya masing masing apabila gugus tugas percepatan penanganan covid menyatakan buka kembali sekolah tetapi Bupati / Walikota tidak satu pandangan,,,, saran saya sekolah jangan dulu dibuka karena semua fihak harus mengedepankan keselamatan dan kesehatan anak. Menurut saya, Kemendikbud tetap punya peran besar dalam penentuan pembukaan sekolah terutama terkait kejelasan aturan protokoler kesehatan, sebagai contoh proses pengecekan kesehatan, tes pemeriksaan covid dengan metode reaksi rantai polimerase (PCP), pengaturan pola duduk di kelas, serta ketersediaan disinfektan dan sabun cuci tangan. Lagi lagi pemakaian dana operasional perlu didorong untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah juga perlu segera mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) hal ini bertujuan agar menemukan model implementasi yang bisa melengkapi model lain sehingga anak tetap bisa belajar.



Format dan Metode Pembelajaran 


Hemat saya, adapun format belajar yang digunakan saat masa pandemik ini dengan sistem webinar learning (belajar  canggih dengan memanfaatkan perangkat tekno digital) format ini kami kira efektif tentunya dengan dialektika action bukan penugasan, hal ini sangat didukung oleh adanya android kita masing masing hingga peserta didik dipastikan memilikinya termasuk laptop, notebook apalagi ada dana bos. Baik itu affirmasi maupun kinerja dapat dimanfaatkan untuk pengadaan termasuk alat dan networkingnya. Selain itu dalam hp android kita berbagai macam fitur dan aplikasi sangat tersedia dan compatible seluruh merk dan type standar sudah bisa mengakses aplikasi apapun dengan kapasitas ruang dan daya tampung yang ada. 



Selain itu protokol kesehatan wajib dan harus dipersiapkan pihak sekolah seperti adanya sarana air bersih tiap kelas, sabun, jumlah dan jarak bangku siswa, masker tiap siswa, sanitizer tiap kelas, kantin, kelas yang nyaman, serta siswa yang fullday school dan lain lain.



Format selanjutnya adalah semua alat dan evaluasi penilaian pembelajaran guru harus berbasis digital jangan manual lagi manfaatkan email, dll sebagai media fasilitasi tugas dan lain lain.



Format harus memperhatikan kearifan lokal setempat, misalnya bila anak diwajibkan PJJ atau WFH usahakan formatnya disesuaikan dengan keadaan geografis orangtuanya misalnya ybs anak petani maka format learningnya menyesuaikan dengan konteks belajar kearah itu. Dsbnya..mengapa perlu diterapkan demikian agar anak anak bisa belajar sambil bekerja, bisa belajar sambil menghasilkan sesuatu yang berfaedah buat diri keluarganya, agar siswa tidak jenuh bisa belajar sambil bermain, belajar sambil menghibur dannlain sebagainya terkandung maksud agar proses pembelajaran itu membentuk watak dan karakter sesuai dengan misi belajar merdeka atau konsepsi merdeka belajar, mengapa dikatakan merdeka belajar ? Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Anwar jadi belajar di era pandemik ini ada korelasinya dengan gagasan mas menteri.



Esensi kemerdekaan berpikir, menurut Nadiem, harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada siswa-siswi. Nadiem menyebut, dalam kompetensi guru di level apa pun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi.



Pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman, karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing class, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja, karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Nantinya, akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat.



Metode yang paling efektif guna menguatkan dialektika itu adalah menerapkan home visit ( mengunjungi rumah siswa),  face to face (bertatap muka dengan ortu langsung), dan menerapkan pembelajaran kondisi real.



Gebrakan Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim



Konsep Merdeka Belajar Motto yang terkenal adalah :


- Pelaksanaan USBN tahun 2020 mendatang akan dikembalikan ke pihak sekolah.
- Pada tahun 2021 mendatang, Nadiem berencana akan menghapus sistem UN, dan diganti dengan sistem baru, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
- Membentuk siswa yang kompeten, cerdas untuk SDM bangsa, dan berbudi luhur.
Konsep Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu.[2]



Pokok-pokok kebijakan Kemendikbud RI tertuang dalam paparan Mendikbud RI di hadapan para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, Jakarta, pada 11 Desember 2019.



Ada empat pokok kebijakan baru Kemendikbud RI, yaitu:


Ujian Nasional (UN) akan digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya.

Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diserahkan ke sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan bentuk penilaian, seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya.

Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat satu halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru dalam pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi.

Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), sistem zonasi diperluas (tidak termasuk daerah 3T[3]). Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB [4]. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini.[5]

Nadiem membuat kebijakan merdeka belajar bukan tanpa alasan. Pasalnya, penelitian Programme for International Student Assesment (PISA) tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada siswa Indonesia hanya menduduki posisi keenam dari bawah; untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 Negara.



Menyikapi hal itu, Nadiem pun membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum, meliputi literasi, numerasi, dan kurvei karakter. Literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan beserta memahami konsep di baliknya. Untuk kemampuan numerasi, yang dinilai bukan pelajaran matematika, tetapi penilaian terhadap kemampuan siswa dalam menerapkan konsep numerik dalam kehidupan nyata. Soalnya pun tidak [6], tetapi membutuhkan penalaran.



Satu aspek sisanya, yakni Survei Karakter, bukanlah sebuah tes, melainkan pencarian sejauh mana penerapan asas-asas Pancasila oleh siswa.



Selain itu penulis sangat mengharapkan kiranya semua pelaku sistem terutama tendik mampu beradaptasi dengan baik dan dibarengi kinerja yang terstruktur dan terukur serta mampu dievaluasi dengan utuh akan proses input dan outcomes kegiatan belajar mengajar webinar selama masa covid-19 ini yang akan mampu menguatkan anak didik kita menjadi generasi yang siap bersaing dan berkompetisi di era digitalisasi, semoga kita semua bisa kembali normal seperti semula dan mudah mudahan kita bisa memetik hikmah dibalik ini semua.




Penulis adalah Ketua DPD FGII Nusa Tenggara Barat (NTB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.