Ditopang Anggaran dan ASN, Kok Kepala Daerah Gagal Mensejahterakan Rakyat?

Oleh : Nimran Abdurahman

Sejak otonomi daerah diberlakukan diawal masa reformasi maka daerah telah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus RT daerahnya sendiri.

Paradigma pemerintahan sudah bergeser dari yang semua sentralistik menjadi desentaralisasi atau otonomi. Beberapa regulasi telah diterbitkan dalam rangka implementasi kewenangan dimaksud akan tetapi mandek oleh karena lemahnya kemampuan pemimpin didaerah dalam memanfaatkan semua kewenangan yang dimiliki untuk menggerakkan segenap sumber daya yang dimiliki dan telah ditopang oleh anggaran serta ASN. Banyak praktek didaerah lain yang lebih maju kiranya dapat menjadi cerminan dalam mengelola daerah dan dapat merubah paradigma yg ada sebelum era ini berubah. Ironi ada daerah yg tertinggal ditengah topangan dana/anggaran yang besar serta aparat/birokrasi yang sudah tersedia. 

Kunci membawa daerah keluar dari ketertinggalan adalah dengan jalan menaikan PAD dari potensi unggulan yang dimiliki daerah diberbagai sektor utamanya pertanian, perikanan/kelautan dan peternakan. Namun hanya sedikit saja dari kepala daerah yg mengerti dan memiliki cara pandang inovatif bahkan kebanyakan dari mrka berpikir atau bahkan mengira menaikan PAD akan membebani rakyat dgn pajak dan retribusi padahal tidak demikian bila sekiranya Kada memiliki kemampuan memanfaatkan anggaran secara optimal. Rupa-rupa anggaran dari pusat serta dari pihak swasta sesungguhnya sangat besar dan dapat menjadi penggerak atau stimulus sektor rill yang potensial menghasilkan uang bagi daerah. Daerah tidak akan maju apabila kepemimpinan tidak mampu mengesploitasi dan mengesplorasi semua sumber-sumber pendapatan untuk memastikan menaiknya kesejahteraan rakyatnya.

Maka Pilkada 2020 ini hanya akan menjadi titik balik kemajuan apabila didorong untuk dilakukannya uji gagasan dari visi misi yang dimiliki oleh figur-figur yang kemungkinan mendapatkan dukungan politik dr parpol. Disinilah peran vitalnya masyarakat sipil khususnya dari kalangan kampus maju mengurai dan memandu arah pilkada agar tidak menjadi kusut hanya oleh krn dominasi perang status antar pendukung bacabup yang tidak mendidik dan mencerdaskan. 

Hemat saya demikian