Gubernur Zul: Komunikasi Harus Seirama Zaman

Mataram, Media NTB - Gubernur Dr. Zulkieflimansyah meminta seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Propinsi NTB memperhatikan komunikasi kerja pemerintah ke masyarakat. Dikatakannya, perangkat daerah harus bisa menghidupkan harapan tentang NTB di masa depan. 

"Sekarang ini era multimedia. Perangkat Daerah harus punya masterplan visual seperti apa NTB paling tidak 2023 nanti", ujar Gubernur di Kantor Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) NTB, Senin, (29/06).

Berkunjung ke Bappeda dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selain melakukan pembinaan kepada seluruh ASN, pesan Gubernur Zul tersebut sebagai dorongan agar kerja pemerintah mendapat dukungan masyarakat. Terlebih di era krisis dan pandemi, komunikasi yang menyalakan semangat dilakukan dengan visualisasi maupun narasi yang sesuai dengan zaman untuk menggambarkan dokumen rencana kerja dan program.

"Masyarakat harus digugah emosi nya dengan komunikasi yang sesuai selera millenial. Harus terus ada yang menyalakan semangat dengan terobosan dan inovasi yang menumbuhkan harapan kemajuan”, tambah Gubernur.

Gubernur mencontohkan, proyek smelter atau jembatan Lombok Sumbawa misalnya dibuatkan visual seperti apa bentuknya dan apa dampak yang terjadi jika infrastruktur itu terwujud bagi masyarakat, harus dijelaskan dengan visual yang membuat generasi milenial merasa terlibat untuk ikut mewujudkannya. Begitupula dengan narasi informasi yang disampaikan harus membangkitkan  semangat namun juga memahami apa yang sedang dikerjakan pemerintah. Untuk itu, OPD diminta agar tidak terpaku pada indicator capaian tapi melakukan terobosan yang bisa langsung terlihat dan dirasakan manfaatnya. Ia meminta OPD bekerja tak seperti business as usual atau rutinitas semata.

Bang Zul menambahkan, Bappeda adalah institusi penting dalam merencanakan pembangunan. Penelitian dan pengembangan harus berpola ATM (Amati Tiru Modifikasi). Kebutuhan di masa krisis adalah menciptakan perencanaan yang siap pakai namun berkelanjutan. 

Sementara itu di BPKAD, Gubernur juga menginginkan hal yang sama. Menyinggung pengelolaan aset dan keuangan daerah, kata Gubernur, harus bisa dijelaskan dengan visual yang baik. Misalnya revitalisasi aset yang ada dengan pemeliharaan dan peremajaan agar tak terkesan kumuh dan tak terurus. Mengenai tata cara pembinaan keuangaan. Penekanan pada sinkronisasi kegiatan pemprov dan kabupaten/ kota, Gubernur mendukung langkah BPKAD mengusulkan Pergub atau Perda agar menjadi panduan teknis di lapangan. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur turut didampingi Kepala Biro Organisasi Lalu Hamdi, Asisten II bidang Ekonomi Ridwansyah dan Kasat Pol PP Tribudi Prayitno.(Mus)