Header Ads

Tidak Transparan Kelola Dana Covid-19, Pemkab. Bima Didemo Mahasiswa Bima Makassar


Bima, Media NTB - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bima Makassar Menggugat. Melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Bima. Dalam aksinya, massa menuntut kepada pemerintah daerah agar transparansi penggunaan anggaran covid-19 yang dianggarkan sebanyak 50 milyar.


Massa aksi juga menuntut agar biaya rapid tes dan swab dibebaskan, mengingat biaya tersebut sangat membebani masyarakat dan mahasiswa yang memiliki kepentingan ke luar daerah.


"Dalam menanggulangi wabah covid-19 ini, Pemkab Bima telah menggelontorkan anggaran puluhan milyar dari APBD, selama pemberlakuan Stay at Home dan pandemi" kata kordinator lapangan M. Nor R Andiansyah. Senin (15/06/20)


Lanjut dia, secara prosedur anggaran tersbeut digunakan untuk Jaminan Pengaman Sosial (JPS), pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), pengadaan Masker, Alat Kesehatan, Rapid Tes, bahkan termasuk  biaya honor Gugus Tugas Covid 19.


Adapun tuntutan massa aksi diantaranya, mendesak Pemda agar segera mencabut biaya rapid tes dan swab yang dibebankan kepada masyarakat dan mahasiswa yang ke luar kota. Mendesak Pemda untuk transparan dalam penggunaan anggaran covid 19.


"Bukan hanya itu kata Ardiansyah, kami juga meminta kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan kesejahteraan mahasiswa yang ada di luar kota. Dan mendesak pemerintah daerah, untuk mengintervensi pihak swasta melalui perda sebagai acuan dalam mengatur harga komoditas pangan, sayur-sayuran, obat obatan dan pupuk" tegasnya


Pemerintah daerah harus membuat regulasi yang mengatur terkait anggaran pendidikan dari APBD atas amanah UUD 1945 pasal 32. Juga mendesak Pemda untuk segera mengadakan mobil damkar disejumlah Kecamatan yang belum ada.


Pada kesempatan yang sama, Undi Santoso, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah menunjuk klinik swasta sebagai tempat untuk melakuka rapid tes dan Swab secara mandiri.


"Karena kami menilai ada hubungan gelap antara pemerintah daerah dengan pihak swasta, harusnya pemerintah menunjuk RSUD Bima sebagai tempat untuk Rapid tes dan Swab. Karena pemerintah telah mengadakan alat tersebut". ungkap Alumni Makassar ini.


Pada aksinya, masa melakukan pemboikot jalan dan bakar ban, bahkan pada aksi tersebut sempat terjadi penyerangan yang dilakukan oleh massa aksi ingin menerobos gerbang Kantor Bupati Bima. Tutupnya (Ucok).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.