Header Ads

Mengenal Kabupaten Dompu, Bagaimana Model Kepemimpinan dan Progres Pembangunan Daerah


Oleh : Agus Fahrin, Generasi Indonesia


Tulisan ini diperuntukkan khusus bagi kawan kawan muda, para generasi dan adik adikku para pejuang demokrasi dalam mengawal kepemimpinan daerah di Dompu, tugas anak muda dalam tiap proses transisi demokrasi lokal adalah bukan saja membangun sikap keberpihakan politik mendukung calon, tapi jauh lebih utama bagi kita harus mengukur kapasitas dan kualitas kepemimpinan daerah yg didukung dengan sikap mengevaluasi secara kritis progres capaian pembangunan daerah, baik indikator program, indikator kinerja, strategi, kebijakan, dan program prioritas, dalam upaya mempercepat keberhasilan pencapaian visi dan misi pemerintah Daerah yang dijelaskan dalam bentuk RPJMD dan dijalankan melalui kebijakan program pembangunan real.


Kabupaten Dompu adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kabupaten ini berada di bagian tengah Pulau Sumbawa, diapit oleh Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. Wilayahnya seluas 2.321,55 km dan jumlah penduduknya sekitar 218.000 jiwa. Kabupaten Dompu kita akui sbg daerah industri pertanian, selain pabrik gula di pekat, jagung berhasil dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah yang paling besar dari semua sektor lainnya di Dompu. Namun jika melihat postur APBD Kab.Dompu 1,2 T dengan PAD 100 M/tahun, maka ini menjelaskan pembangunan Kabupaten Dompu banyak dibantu dari dana perimbangan, DAU & DAK dari pemerintah pusat. Kenapa penting kita menjelaskan ini adalah sebagai kerangka dasar untuk sama-sama kita  belajar progres pembangunan dalam kepemimpinan daerah Dompu menjelang proses transisi demokrasi pilkada serentak 2020.


Bukan tidak mengapresiasi kemampuan pemda menjadikan daerah Dompu sebagi daerah industri pertanian, tapi penting kita melihat tingkat progres pembangunan yang bersumber dari sektor pertanian jagung yg dijadikan skala prioritas oleh pemda Dompu, apakah Dompu sudah merupakan daerah yang maju dan sejahtera jika ditinjau dari data kemiskinan masih berkisar diangka 12 koma sekian% dan untuk dunia pendidikan SD, SMP data yang belum bisa membaca dan mengerti isi bacaan sbyk 70 koma sekian% serta gaji guru honorer per triwulan rata rata 300-500rb, kemudian tingkat kepatuhan dan kedisiplinan birokrasi yang masih lemah pakta integritasnya, juga menyangkut konflik perebutan lahan antar warga belum mendapat kepastian hukum krn mungkin lemah pada menggunaan intrumen hukum dalam tata kelola penggunaan fungsi lahan pertanian di Dompu menurut tertip hukum undang undang agraria.


Masih mengenai jagung, pasalnya pemda tidak hanya bicara adanya industri jagung, tidak hanya puas dengan adanya perusahaan, pabrik jagung dan juga sistem pemasaran, tapi hal penting juga harus bicara soal produksi dan biaya produksi, keberadaan perusda dan sistem pengelolaan, pemberdayaan dan pemanfaatan hasil produksi jagung harus juga diperhatikan maksimal oleh pemda Dompu dlm memenuhi tuntutan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Misalnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil limbah jagung menjadi pakan ternak, dengan demikian sektor peternakan juga bisa dikembangkan di Dompu, kemudian bagaimana PAD Dompu yang bersumber dari sektor jagung ini bisa ditingkatkan sehingga bermanfaat juga untuk peningkatan kualitas pendidikan di Dompu.


Kita melihat sektor pendidikan, kelautan dan pariwisata nampaknya tidak begitu serius diperhatikan di Dompu, termasuk pertambangan. Sektor pariwisata di Hu'u (Lakey) di Nangamiro (Satonda Island) dan di Melaju (Marine Sport Destination) dll misalnya yg masuk pada kawasan Somata jika dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik selain dapat menggenjot PAD, juga dapat membuka lapangan kerja bagi para pengemban dam atau pelaku UMKM, tentu outputnya mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Dompu. Namun kenapa sektor pariwisata tidak dianggap penting oleh Pemda Dompu, kenapa hanya melihat sektor pertanian Jagung yang berpotensi dgn PAD hanya berkisar 100 M/tahun, apakah sektor lain tidak berpotensi dikelola untuk dapat juga menggenjot peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pasalnya, kemampuan pemda mengelola berbagai potensi sumber daya daerah akan berimplikasi pada penguatan postur APBD yg bersumber pada PAD, selain bergantung pada dana perimbangan dari pusat, DAU dan DAK. Pengelolaan sumer daya daerah, sumber pendapatan, penggunaan fungsi anggaran belanja pembangunan adalah langkah solusi bagi pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan, memutus rantai pengangguran, meredam konflik sosial, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, menjamin kesehatan warga, mengurangi giji buruk, penyakit lapar dan kematian, juga dapat mengurangi angka buta aksara, atau umumnya dapat menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur Daerah Kab. Dompu. 


PR besar bagi para cabub Dompu ke depan harus berpikir serius dan ekstra cerdas solutif, apakah hanya dengan sektor Jagung dapat menjamin kesejahteraan dan kemajuan yang merata bagi rakyat dan daerah Dompu. Hemat saya, masih banyak hal yang perlu dibenahi dan ditingkatkan lagi peran dan tanggungjawab pemda Dompu ke depan melalui kerja cerdas political will yg dibangun dalam bentuk program kebijakan daerah, tentu dipandang perlu harus pula mengakomudir seluruh potensi sumber daya sabagai mitra pembangunan, pemanfaatan jejaring elit dan pihak investor dapat diajak bekerjasama yg dapat menguntungkan Dompu, bukan justru merugikan daerah dan rakyat.


Siapa punya grand strategi dan brand politik yang tepat, dialah yg unggul dlm sistem politik marketing merebut hati rakyat utk memilihnya, selebihnya bagaimana kita meyakinkan rakyat dengan menjelaskan program kebijakan yang dituangkan dalam RPJMD sbg acuan publik dan masyarakat menilai bobot dan kualitas pemimpin Kab Dompu menjadikan daerah yang maju dan sejahtera.


Jika "kata" tidak sesuai "tindakan", jika "ide" tdk sesuai "realitas", jika "konsep" tdk sesuai "praktek", jika "harapan" tdk sesuai "kenyataan" maka itu disebut bermasalah dan tantangan kepemimpinan, dan setiap masalah daerah hukumnya harus diselesaikan bersama secara cerdas dan berkeadilan, menghimpun sejumah stakeholder mitra pembangunan yg memiliki SDM memadai dan memberdayakannya. Sebesar apapapun tantangan daerah untuk maju pasti ada solusi dari mereka para pejuang pembangunan daerah, mereka yg tulus, adil dan cerdas memimpin daerah dgn niat mengabdi totalitas.


Ayo Bangun Politik Pencerdasan Publik.(**)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.