Header Ads

NTB Membuka Kanal Informasi Sesuai Kewenangan


Mataram, Media NTB - Dalam melaksanakan pelayanan informasi, harus dipahami dan dipastikan kewenangan tentang informasi yang dikelola. Apakah informasi ini dikelola oleh daerah, informasi yang dimiliki oleh sebuah perusaan atau informasi pribadi. Sehingga pertimbangan ini yang menjadi dasar ketika permohonan informasi kepada pengelola informasi atau badan publik. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, saat mengikuti Webinar Diskusi Publik Praktik Keterbukaan Kontrak dan Izin di Daerah, Selasa (7/7/2020) bertempat di ruang kerjanya, Diskominfotik Provinsi NTB.



"Ini menjadi perhatian kita bersama baik pemohon informasi atau penyelenggara layanan informasi," kata mantan Kabag Humas Pemkab Bima ini.



Menurutnya Provinsi NTB memang tidak membuat atau menetapkan keputusan Gubernur tentang informasi yang dikecualikan. Tetapi membuat Peraturan Gubernur NTB nomor 11 tahun 2020 tentang pedoman uji konsekuensi informasi publik. "Itu yang kami buat," tegasnya.



Selanjutnya, Pak De sapaan akrabnya bahwa semua informasi publik terbuka namun perlu diperhatikan dalam proses kehidupan sehari-hari, ada hal-hal yang harus dikecualikan. 



Informasi yang dikecualikanpun juga memiliki masa  retensi. Apalagi saat ini era yang cepat berubah. Tidak mungkin informasi yang dikecualikan selamanya dikecualikan.



"Ada informasi yang kita kecualikan hari ini kita buka besoknya, kalau itu kita tetapkan dalam surat keputusan, mungkin sangat repot administrasinya,ini yang jadi pedoman." kata Gede.



Hal inilah yang menjadi pertimbangan, kenapa NTB tidak membuat secara khusus daftar informasi yang dikecualikan. 



Selain itu dalam UU nomor 14 pasal 17, diakuinya akan muncul beragam interpretasi, karena bunyi pasalnya akan disesuaikan dengan kondisi senyatanya yang ada dilapangan. 



Ditambahkannya, Kadang-kadang informas publik yang sifatnya terbuka, karena situasi lokal, bila membahayakan keamanan seperti menyebabkan konflik horinzontal atau vertikal ditengah masyarakat, harus ditunda atau dikecualikan. 



"Inilah pertimbangan-pertimbangan lokal wisdom, maupun keadaan daerah yang berbeda-beda, yang harus menjadi pertimbangan hukum," tutur Kadis.



Permintaan informasi publik juga kata Gede, ada pertimbangan asas manfat dan mudaratnya untuk kepentingan  masyarakat. Walaupun informasi ini dikecualikan, tapi bila demi kepentingan masyarakat, maka harus dibuka.



Disamping itu, kendala utama NTB pada disektor informasi pertambangan adalah adanya peralihan kewenangan. Yang awalnya dari Kabupaten ke Provinsi.



Informasi pertambangan, Pemprov NTB membuka keran informasi seluas-luasnya pada portal NTB Satu Data. "Secara bertahap, informasi dan data ini terus diperbaiki dan diperbaharui,"ucap mantan Irbansus Inspektorat Provinsi NTB.



Di era keterbukaan publik ini, inovasinya harus mengikuti perkembangan jaman. Masyarakat sudah mulai membutuhkan informasi digital. "Ini yang sedang terus dorong di NTB, kita memiliki NTB Care kanal pengaduan bahkan permintaan informasi yang real time," tutup Gede.



Sementara itu, ketua Somasi NTB Dwi Arie Santo mengatakan bahwa di NTB Dinas PMPTSP dan Dinas ESD yang memiliki dokumen terkait pertambangan.



Menurutnya, hasil diskusi dan temuan di 2 perangkat daerah ini, saat proses mengakses dokumen badan publik merespon sangat lamban. Bahkan respon itu terjadi saat dilayangkan surat keberatan. Jadi selama 10 hari I kerja itu seharusnya diberikan jawaban. Ini sesuai dengan Perki layanan informasi.



"Namun selama 10 hari kerja itu kita tidak mendapatkan jawaban. Praktek seperti ini banyak terjadi," katanya.



Namun lanjutnya, setelah keberatan itu dokumeny yg dimintapun hanya diberikan daftar list nama perusahaan. Alasannya badan publik kesulitan mengumpulkan informasi di Kabupaten/kota.



Ia berharap kedepan, badan publik harus punya kepedulian merespon dan menyiapkan informasi publik yang menjadi kewenangan masyarakat.



Diskusi Virtual ini diikuti juga oleh Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN (Bappenas), Ketua Pelaksana Harian PPID Utama Prov. Aceh, Kepala Pusdatim Kementerian ESDM, dan LSM seperti Fitrah Jatim, LPAD Riau, Qbar Sumatera Barat, Gerak Aceh. Dipandu oleh Meliana Program Manager PWYP Indonesia.(Mus)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.