PMII Cabang Bima Meminta DPRD Tolak Pengesaha UU Omnibus Law


Bima, Media NTB - Negara republik Indonesia adalah negara yang besar kekayaan alam, yang mumpuni sehingga menjadi sebagai dasar cikal bakal untuk menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang bebas dari korupsi kolusi dan nipotisme.



"Maka dengan itu kami yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bima. Menilai bahwa rancangan UU cipta kerja menuai banyak persoalan, mengingat beberapa pasal yang tertuang di dalamnya banyak yang merugikan rakyat Indonesia" kata Muamar Silfah sebagai jenlap. Senin (12/10/20).



"Bahkan kami dari PC PMII Bima beserta seluruh Komisariat dan Rayon dengan tegas menyatakan sikap menolak pengesahan UU Omnibus Law. Karena terdapat dalam bab dan pasal-pasal yang bertentangan UUD 1945, serta nilai-nilai kemanusiaanyang terkandung dalam butir-butir pancasila" tegasnya.



Diakuinya, bahwa yang termuat dalam bab IV ketenagakerjaan pasal 59 pasal 79 pasal 88 pasal 91 pasal 169 paragraf 12 pasal 65 ayat 1 dan 2. Kemudian masih banyak pasal-pasal lainnya yang kontroversi dengan UUD 1945. 



Namun secara nasional PB PMII mengintruksikan agar sekiranya PMII seluruh Indonesia melakukan aksi demontrasi penolakan serentak atas pengesahan UU Omnibus Law. Yang sangat merugikan bagi seluruh rakyat Indonesia dan hanya menguntungkan investor asing.



"Adapun tuntutan dari kami, meminta kepada DPRD Kota dan Kabupaten Bima untuk segera mengeluarkan pernyataan sikap, secara tertulis penolakan UU Omnibus Law dengan ditanda tangani oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD. Juga meminta kepada DPRD Kota dan Kabupaten Bima agar segera melakukan koordinasi dengan DPR RI sampai kepada DPR RI untuk membatalkan UU Omnibus Law" jelasnya.



"Kami juga meminta kepada DPRD Kota dan Kabupaten Bima untuk melakukan koordinasi kepada Presiden, agar tidak menandatangani pengesahan UU Omnibus Law. Dan menekan kepada Presiden RI untuk segera membuat perpu pembatalan UUOmnibus Law. Dan apabila seluruh tuntutan kami tidak diindahkan maka kami akan melakukan merut kami benar" bebernya.



Sementara pada bab dan pasal yang tidak pro terhadap rakyat, pasal 59 terkait pembatasan kontrak kerja bagi para kaum buruh. Pasal 79 hari libur yang dipangkas dan tidak mendapatkan jaminan apapun, pasal 88 mengubah terkait pengupahan pekerja hilangnya Upah Minimum Pekerja (UMP).



Juga pasal 91 hilangnya sangsi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai dengan ketentuan. Pasal 169 tidak adanya hak pekerja atau buruh mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika merasa dirugikan oleh perusaan. Pasal 65 poin 1 dan 2 mengkapitalisasikan pendidikan. Tutupnya(Ucok).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.