DPMD Kab. Bima dan KOMPAK Adakan Lokakarya Juknis Dana Insentif Desa
Bupati Bima yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra H. Putarman SE, yang sekaligus menjadi narasumber mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan Kabupaten Bima berada pada kisaran 14 persen. Mudah-mudahan insentif dana DINDA ini bisa menjadi salah satu solusi bagi pengurangan angka kemiskinan.
Namun demikian lanjut mantan Kepala DPMDes Kabupaten Bima ini, sinergi harus dibangun mulai dari tingkat desa, kabupaten hingga provinsi dengan mengacu kepada rencana strategis dan dokumen perencanaan lainnya.
"Lokakarya ini penting untuk membahas bagaimana indokator dibahas secara seksama karena tidak mungkin membiayai dana DINDA pada 191 Desa itu. Karena itu penting menentukan kriteria dan indikator yang bisa memastikan desa mana saja yang memenuhi syarat". Tandasnya.
Sebelumnya, Koordinator KOMPAK Provinsi NTB Lalu Anja Kusuma mengatakan, implementasi dana insentif desa merupakan inovasi kebijakan fiskal yang digagas oleh Pemkab Bima dan didukung penuh oleh KOMPAK sudah berjalan sekitar tiga tahun lebih dan hasilnya sangat membanggakan.
"Telah terjadi perbaikan tata kelola perencanaan dan penganggaran di desa persentasi desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu semakin banyak. Capaian ini tidak lepas dari peran Tim Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) yang memberikan bimbingan teknis kepala desa agar mampu menyusun APBD sesuai aturan dan tepat waktu".
Lokakarya hari ini menjadi sangat penting untuk melihat kembali apakah petunjuk teknis masih relevan atau tidak dan melakukan revisi poin-poin yang tidak perlu. Terang Anja.
Terkait pelaksanaan kegiatan, District Coordinator KOMPAK Bima Asrullah Lukman memaparkan, beberapa indikator penilaian mencakup tata kelola perencanaan dan keuangan desa serta tata kelola pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa.
Lokakarya sehari ini dilakukan secara tatapmaya (virtual) untuk narasumber Kementerian Keuangan, KOMPAK Pusat dan Provinsi. Sedangkan tatapmuka (offline) dengan mengundang lima orang Kepala Perangkat Daerah dan Kabid dan Kepala Seksi terkait, Camat dan Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) Bolo, Lambu, Woha, PTPD Palibelo, Wera dan lima orang Kades perwakilan lima kecamatan tersebut.
Usai sesi pembukaan dilanjutkan dengan diskusi panel yang dipandu oleh Kabid Perencanaan Sosial Budaya Bappeda Raani Wahyuni ST MT M.Sc.
Panelis Kementerian Keuangan mengulas arah kebijakan dana desa dan penilaian kinerja desa sebagai syarat penentuan alokasi kinerja desa.
Selanjutnya Kepala DPMD Kabupaten Bima Tajudin SH, M.Si memaparkan kebijakan, prioritas dan arah pembangunan di desa dalam mendukung kinerja RPJMD serta narasumber lainnya yang juga Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa El Faisal SE, MM membahas pedoman teknis penilaian kinerja desa.(NM)
Post a Comment