Mengabdi Puluhan Tahun Tidak Menjamin Jadi ASN, Peserta Tes P3K Banyak Yang Tidak Lolos Ada Apa?
"Hari ini kami dari guru yang tidak lolos mengikuti tes PPPK kemarin, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bima. Meminta kepada anggota DPRD untuk memanggil Bupati Bima, Sekda, Dinas Dikpora dan BKD. Supaya Pemerintah Daerah bisa meloloskan kami yang telah memenuhi standar passing grade," kata Mahdin S.Pd,I salahsatu guru yang tidak diloloskan, Rabu (03/11/21).
Diakuinya, ratusan guru yang datang ini sudah memenuhi standar dan mendapatkan nilai rata-rata 9,00. Bahkan yang hadir ini sudah mengabdi kepada daerah puluhan tahun.
"Percuma kami mengikuti tes P3K dan mendapatkan nilai yang tinggi serta mengabdi kepada daerah ini sudah puluhan tahun, tapi tidak diloloskan," keluhnya.
Guru-guru yang sudah tua ini ada yang mengabdi 10 sampai 20 tahun di sekolah masing-masing.
"Maka dari itu, kami meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bima agar segera mengangkat kami menjadi ASN dan menempatkan di tempat ngajar masing-masing. Sebab, di Kabupaten Bima ini sangat darurat guru ASN," tegasnya
Dijelaskannya, jumlah keseluruhan guru yang mendaftarkan diri lebih kurang 5000 orang, dan yang lolos passing grade sebanyak 848 orang.
"Dari 848 orang itu termasuk kami yang hadir di DPRD ini. Tapi kami tidak diloloskan, dengan alasan Pemerintah Daerah mengusulkan formasi paling sedikit di Kabupaten Bima ini," terangnya.
"Pemerintah hanya mengusulkan 90 orang, sementar guru ASN yang dibutuhkan di Kabupaten Bima ini sebanyak 1.800 lebih. Tentu yang diusulkan ini tidak sesuai dengan kebutuhan," keluhnya.
"Parahnya, kenapa Pemerintah Daerah tidak meloloskan kami sementara kami sudah memenuhi standar yang telah ditentukan," ujarnya.
Pihaknya juga mendesak kepada anggota DPRD agar mengusulakn formasi sesuai kebutuhan Daerah Kabupaten Bima saat ini.
Sementara itu anggota DPRD dari komisi I Rafidin S. Sos mengatakan, memang hari ini anggota DPRD ada pertemuan lintas komisi I dan komisi IV. Tapi bukan sama peserta P3K yang datang hari ini, karena komisi I membidangi BKD sementara komisi IV membidangi Dikpora.
"Kenapa harus ada pertemuan antara DPRD dengan BKD sama Dikpora, jangan sampai ada yang saling membela diri ketika ada masalah seperti ini," katanya kepada media ini.
"Karena sering terjadi sebelumnya ketika di panggil ada masalah seperti ini, mereka saling lempar dan tidak mau bertanggung jawab. Makanya pertemuan hari ini sebenarnya mereka harus datang, supaya tuntutan peserta P3K ini bisa terjawab," bebernya.
Sebab, guru-guru yang datang ini sudah lolos dan memenuhi standar yang telah ditentukan.
"Jangan sampai ada indikasi penyalahgunaan jabatan dan wewenang dari persoalan ini, dan masalah seperti ini tidak bisa dibiarkan," tegasnya.
Dirinya juga berharap kepada pihak BKD dan Dikpora untuk mengambil sikap yang jelas, dan tidak permainan dalam persoalan ini. Jika peserta mendapatkan nilai yang tinggi maka diloloskan dan tidak ada diskriminasi. Tutupnya(Ucok)
Post a Comment