H. Man Buka Workshop RTK Mitigasi Bencana
BIMA,
Media NTB - Salah satu upaya pengurangan risiko bencana
adalah pelaksanaan mitigasi struktural partisipatif. Mitigasi strukural
merupakan upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan
berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi, seperti
pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas
gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun early warning system
(sistem peringatan dini) yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang
tsunami.
Ini menjadi salah satu
program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima. Bentuk mitigasi
struktural yang dipilih adalah pembangunan rumah panggung di wilayah Kelurahan
Dara.
Salah satu tahapan kegiatannya
adalah pelaksanaan Workshop Rencana Tindak Lanjut (RTK) yang digelar pada hari Rabu,
29 November 2017, di aula BPBD Kota Bima, yang dibuka secara resmi oleh Wakil
Walikota H. A. Rahman H. Abidin, SE.
Menurut laporan Kepala
Pelaksana BPBD Kota Bima Ir. H. Syarafuddin, MM, peserta kegiatan berjumlah 50
orang terdiri atas Babinsa, Bhabinkamtibmas, perwakilan OPD terkait, Ketua
RT/RW, serta unsur Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Turut hadir Kepala
Bappeda Kota Bima Ir. Abdurrahman Iba dan anggota DPRD Kota Bima.
Dijelaskan oleh Kepala
Pelaksana BPBD Kota Bima, mitigasi struktural bertujuan untuk mengurangi
kerentanan (vulnerability) terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis
bangunan tahan bencana.
Bangunan tahan bencana
adalah bangunan dengan struktur yang direncanakan sedemikian rupa sehingga
bangunan tersebut mampu bertahan atau mengalami kerusakan yang tidak
membahayakan apabila bencana terjadi.
Rekayasa teknis adalah
prosedur perancangan struktur bangunan yang telah memperhitungkan karakteristik
aksi dari bencana. Dalam hal ini, di Kota Bima salah satu upaya mitigasi
struktural adalah membangun rumah panggung.
“Selain sebagai salah satu
kearifan lokal, rumah panggung jika dibangun dengan rekayasa teknis yang tepat
maka inshaallah tahan banjir dan tahan gempa. Selain itu, juga bisa difungsikan
untuk menjadi pusat early warning system terhadap ancaman bencana banjir”,
katanya.
Program yang merupakan
arahan Direktorat Pengurangan Risiko Bencana BNPB ini mendapat dukungan Wakil
Walikota Bima.
Ia menekankan,
penanggulangan bencana menjadi upaya menyeluruh dan proaktif, dimulai dari
pengurangan risiko bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi,
yang merupakan upaya bersama oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
Salah satu kebijakan
pemerintah dalam menjalankan strategi pengurangan risiko bencana di Indonesia
adalah kegiatan mitigasi struktural partisipatif masyarakat.
Masyarakat yang tangguh dan
partisipatif akan memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi bencana,
serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.
“Sesungguhnya tidak mudah
membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana, karena upaya ini bersifat
multi-disiplin dan multi-sektoral. Untuk itulah, sangat patut kita apresiasi
kerja keras BPBD Kota Bima, yang didukung sepenuhnya oleh BNPB, BPBD Provinsi
NTB, berbagai organisasi swasta, relawan, Forum Pengurangan Risiko Bencana,
TSBK, juga TNI dan Polri”, kata Wakil Walikota yang akrab disapa H. Man ini.
Ia berharap pelaksanaan
workshop ini bisa menajamkan program tindak lanjut kedepan, serta memperkuat
koordinasi antar sektor maupun antar pemangku kepentingan.(M)
Post a Comment