DPR Dukung Impor Beras dengan Catatan
JAKARTA,
Media NTB - DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton
beras yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini seperti yang disampaikan anggota
Komisi VI DPR Nyat Kadir saat rapat kerja dengan Menteri Perdagangan dan Dirut
Bulog di Jakarta, Kamis (18/1).
Menurutnya, persoalan ketersedian beras ini sangat penting untuk
menyetabilkan harga, terutama bagi daerah yang bukan lumbung padi, sepeti
Kepulauan Riau.
“Jadi, mohon maaf, saya
berbeda pandangan dengan teman-teman Komisi VI lainnya. Saya malah mendukung
upaya pemerintah ini,” ungkapnya.
Nyat Kadir melanjutkan, dari
informasi yang didapatkan, beberapa daerah yang menjadi lumbung padi bahkan
juga mengalami gejolak kenaikan harga. Oleh karena itu, menurutnya, kebijakan
pemerintah melakukan impor beras adalah dalam upaya meredam gejolak tersebut.
Selain itu, hingga pertengahan Januari ini cadangan stok beras nasional memang
tidak mencukupi.
"Di bawah besaran yang
direkomendasaikan lembaga pangan FAO sebesar 1 - 1,8 Juta ton. Jadi sudah betul keputusan itu. Kita
mengharapkan kepada pemerintah, jangan mengambil risiko sekecil apapun,”
tandasnya.
Memperkuat dukungan
tersebut, Nyat Kadir memaparkan kondisi harga beras dari Kepulauan Riau.
“Sebagai contoh per hari
kemarin saja, beras medium di Batam saja sudah di angka 12.300 - 12.375 dan
kategori premium harga 13.000-14.300. Malah di Natuna sangat menyedihkan,
mediumnya di angka 14.300, sedangkan premium mencapai harga 15.000,” tuturnya.
Dengan angka yang tinggi
itu, daerah seperti Kepulauan Riau memang perlu mendapatkan ketersediaan stok
beras. “Saya kira jika memang nanti beras impor ini didatangkan maka jelas
distribusinya ke daerah seperti kami lah. Sebagaimana seperti yang dikatakan
oleh Pak Dirut Bulog bahwa beras tersebut akan didrop di Pelabuhan Belawan,
Tanjung Priok, Batam dan Sulut bukan ke daerah lumbung padi,” ungkap mantan
Walikota Batam periode 2001-2005 ini.
Namun demikian, politisi
NasDem ini mengingatkan, kehadiran beras impor perlu juga diawasi secara ketat
agar tidak ada kebocoran dalam pendistribusiannya.
“Saya kira beras impor ini
bisa dijadikan stok cadangan beras kita bukan untuk dilepas begitu saja ke
pasaran. Kalau untuk stok, saya oke-oke saja, asal itu konsisten untuk stok.
Pendistribusian yang tepat sasaran dan
diawasi secara ketat, saya kira itulah yang terpenting dalam memandang
persoalan impor beras ini," pungkasnya.(M)
Post a Comment