Tuntutan Aliansi Gerakan BEM Diterima DPRD Kabupaten Bima Untuk Ditindak Lanjuti
Massa Aksi di Halaman Kantor DPRD Kabupaten Bima |
Bima,
Media NTB - Ratusan masa Aksi yang tergabung dalam
Aliansi Gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekota dan Kabupaten Bima
dibawah pimpinan Jendlap M. Yamin Menggelar Aksi Demontrasi Depan istana DPRD
Kabupaten Bima Pada Senin, (24/9/2019).
Aksi tersebut berlangsung
untuk memperingati Hari Tani Nasional, dan disambut juga dengan banyak
tantangan persoalan ekonomi Lebih hususnya Kabupaten Bima sekarang sedang
dilanda krisis pertanian disebabkan Harga Bawang merah yang tidak stabil"
ungkap M. Yamin dalam Orasinya.
Lewat Pernyataan sikapnya
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekota dan Kabupaten Bima meminta DPRD
Kabupaten Bima untuk Segera Terbitkan PERDA tentang Pemberdayaan dan
Perlindungan Petani dan segera Keluarkan surat rekomendasi Kepada Pemerintah
Pusat untuk segera memberhentikan inpor Bawang merah.
Selain Penyataan tersebut
Lewat Kesepakakatan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekota dan
Kabupaten Bima dan seluruh masa aksi meminta DPRD Kabupaten Bima untuk
menfasilitasi pertemuannya dengan Bupati.
Ketua Komisi 3 DPRD
Kabupaten Bima Ir. Ahmad menyambut baik tuntutan Masa Aksi tersebut.
Pantauan Wartawan
mediantb.com, massa Aksi dan Pihak DPRD Kabupaten Bima menyikapi penyataan
sambil Duduk.
Menyikapi penyataan tersebut
depan masa aksi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Bima Berjanji
untuk merancang secepatnya terkait Peraturan Daerah (PERDA), dan ini
membutuhkan proses dan tahapan tertentu, dan diakuinya bahwa Perda tentang
pemberdayaan dan perlindungan Petani adalah aturan yang cukup bagus.
Lebih lanjut mengatakan, selama ini kami tetap mengawasi keberlanjutan sarana produksi yang
bersubsidi, dan kami tetap menyambung komunikasi dengan Bupati Bima serta
Disperindag untuk tidak ada harga diatas harga, serta harga pasarpun tetap di
evaluasi.
Ditengah tengah pernyataan
itu berlangsung disikapi oleh Pihak DPRD Kabupaten Bima, hadir juga perwakilan
salah satu petani Yang berasal dari Kecamatan Lambu.
Ia mengatakan, sudah
dua tahun Berjalan krisis harga bawang merah melanda kami, pengeluaran produksi
tidak mampu menutupi kebutuhan malah semakin rugi.
Menutup pernyataannya ia
mengatan, pemerintah sudah lama tidur dikursi kekuasaannya, karena kurangnya
perhatian untuk menatap langsung kehidupan para petani dikabupaten Bima.
Setelah ditanggapi, massa Aksi
meminta kepada DPRD Kabupaten Bima untuk menyikapi persoalan tersebut selain
dengan lisan juga menerbitkan catatan tertulis secara administrasi yang
disertai tanda tangan dan pengesahan stempel oleh Wakil Ketua DPRD Syamsudin,
SH.
Permintaan
tersebut dalam tempo waktu 20 menit DPRD Kabupaten Bima langsung menerbitkannya
dan menyerahkan kepada Masa Aksi.
"Ketika tuntutan
tersubut tidak sama sekali dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bima lebih
khususnya DPRD sebagai perwakilan Rakyat, maka kami akan melakukan konsolidasi besar
besaran" Tutupnya.(Mijin)
Post a Comment