Terima Audiensi FPPS, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas Komitmen Dorong Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa

Jakarta, Media NTB - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menerima audiensi penasehat Presidium Forum Pemekaran Pulau Sumbawa (FPPS) Sabaruddin yang didampingi koordinator FPPS Azwar Muhammad di ruang kerjanya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/12).


Kedatangan rombongan FPPS ini untuk membahas kelanjutan terkait rencana pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Dalam pertemuan tersebut politisi Gerindra tersebut merespon baik aspirasi dari masyarakat Pulau Sumbawa soal rencana pembentukan provinsi baru tersebut.


"Saya sangat senang bisa silaturahmi sama teman-teman FPPS dan Insya Allah saya berkomitmen untuk bersama-sama mendorong pembentukan PPS," kata Supratman Andi Agtas dalam pertemuan ini.


Selain itu, Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Partai Gerindra nomor urut 1 Derah Pemilihan NTB 1 (Pulau Sumbawa) ini menegaskan bahwa sudah saatnya masyarakat Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten dompu, dan masyarakat Sumbawa untuk punya provinsi sendiri.


"Secara geografis itu sudah memenuhi syarat, tinggal dorongan secara politik yang perlu dikolaborasikan," lanjut Supratman.


Dalam kesempatan yang sama, putra asli Sumbawa sekaligus penasehat FPPS Sabaruddin, menjelaskan bahwa rencana pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa sudah lama. Namun, selalu gagal dieksekusi.


"Momentum yang baik ini perlu kolaborasi seluruh stakeholder untuk mewujudkan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa," katan pria yang juga menjabat Bendahara Umum MN KAHMI.


Sementara itu, Kordinator Presidium FPPS Azwar mengatakan rencana pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) tertunda pembahasan sejak kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).


Menurutnya, Pulau Sumbawa sudah masuk sebagai daerah yang sudah layak dimekarkan. Bahkan. menurut data di Kementerian Dalam Negeri, Pulau Sumbawa secara administrasi dan persyaratan lainnya telah memenuhi syarat menjadi daerah otonomi baru. Sehingga ini harus terus didorong lewat lembaga politik DPR RI.


"Tapi karena kemarin tidak sempat dibahas komisi II waktu era SBY sehingga pemekaran tertunda. Maka dari itu, ini momentum yang tepat untuk segera kembali dibahas soal rencana pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa," pungkas Azwar.(nm)