Oxfam Dukung Kota Bima Tangguh Bencana

Kota Bima, samadapos.com - Oxfam dan Pemerintah Kota Bima dukungan Badan Bantuan Pemerintah Australia (AusAID) meluncurkan Proyek Kota Tangguh di halaman kantor pemerintah kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada pada Senin pekan ini 28 September 2015.

Proyek Kota Tangguh berlanjut sejak 2012 atas kerjasama Oxfam dan mitra setempat Lembaga Pengembangan Partisipasi Demokrasi Ekonomi Rakyat dengan dukungan Australia Indonesia Facility for Disaster Risk Reduction (AIFDR). Proyek ini telah mendukung pemerintah Kota Bima dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam membangun Masyarakat dan Kota Tangguh Bencana sejak 2012 dan akan berlanjut hingga 2019.

Program ini dilakukan di Bima karena karena kota ini memiliki risiko bencana yang cukup tinggi seperti banjir, tsunami, tanah longsor, gunung meletus, dan gempa bumi. Serangkaian kebijakan pemerintah, program, infrastruktur dan suprastruktur telah dihasilkan sejak saat itu antara lain mencakup Kajian Risiko Bencana, Perda Penanggulangan Bencana, Integrasi Penanggulangan Bencana sebagai salah satu prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pengalokasian dana satu persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penanggulangan bencana, pembentukan dan pengaktifan forum penanggulangan risiko bencana, dan model kelurahan tangguh bencana. Semua ini sejalan dengan amanat dari Kerangka Aksi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana tahun 2005-2015.

Untuk itu, sejalan dengan dirumuskannya strategi baru pengurangan risiko bencana melalui Kerangka Sendai 2015-2030, Oxfam mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan target-target yang dicanangkan dalam Kerangka Sendai tersebut, terutama dalam menurunkan jumlah masyarakat terdampak bencana, meminimalkan kerugian ekonomi, serta mengurangi gangguan pelayanan publik akibat bencana. Dalam kerangka inilah, Oxfam mendukung Badan Nasional Penangulangan Bencana dalam memperkuat Kota Bima sebagai percontohan Kota Tangguh Bencana di Indonesia.

“Kegiatan mitigasi risiko bencana harus terus dilakukan hingga masyarakat dan penghidupannya (livelihood) benar-benar siap dan tangguh dalam menghadapi bencana,” kata Nanang Subana Dirja, Direktur Right in Crisis Oxfam di Indonesia dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (30/9/2015).

Tujuan program ini ada tiga yang hendak dicapai di Kota Bima ini, yaitu pertama pada akhir tahun 2019 diharapkan seluruh kelurahan yang diidentifikasikan berisiko tinggi telah dapat mempersiapkan masyarakatnya untuk tanggap, siap dan mampu menolong dirinya sendiri dalam menghadapi bencana. Kedua, pemerintah Kota Bima akan mampu melakukan upaya-upaya yang maksimal dalam melindungi masyarakatnya dari resiko bencana serta sigap dan tanggap dalam memberikan pelayanan penyelamatan kemanusiaan di saat terjadi bencana. Ketiga, Kota Bima dapat menjadi model kota tangguh bencana di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan program tersebut, strategi yang akan dijalankan adalah Pertama, Oxfam dan LP2DER akan memperkuat kapasitas tim pelaksana replikasi kelurahan tangguh di 32 kabupaten. Strategi kedua, memperkuat kebijakan turunan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana. Termasuk dalam strategi ini ialah memperkuat Peraturan Walikota tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Rencana Penanggulangan Bencana, dan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana.

Strategi ketiga, mengintegrasikan rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan sektoral. Integrasi ini akan dilakukan melalui berbagai forum koordinasi seperti Forum Pengurangan Resiko Bencana, Forum Pimpinan SKPD, forum Tim teknis SKPD. Dan strategi keempat: memperkuat usaha mikro dan kecil dalam mengurangi risikousaha akibat bencana dengan memfasilitasi rencana keberlanjutan usaha.

Program ini akan dilaksanakan di tingkat kelurahan dan kota yang akan melibatkan masyarakat setempat, kelurahan, pemerintah kota, dan dinas yang terkait. Hingga akhir program pada tahun 2019 nanti, diharapkan lebih dari 165,000 penduduk kota Bima baik laki-laki, perempuan, anak-anak dan orang akan memperoleh manfaat langsung dari kegiatan ini.

“Melalui keterlibatan dan partisipasi pemerintah dan masyarakat, kami berharap bahwa pada akhir program, berbagai perubahan yang positif akan terjadi, yaitu masyarakat dan usaha mikro dan kecil di masing-masing kelurahan akan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi risiko bencana, melindungi diri dari kemungkinan terjadinya bencana, mampu bertahan bila terjadi bencana, serta cepat bangkit dari dampak akibat bencana,” kata Nanang.

Oxfam adalah konfederasi internasional yang terdiri atas 17 afiliasi yang bekerja di 94 negara. Konfederasi ini merupakan bagian dari gerakan global untuk mewujudkan masa depan dunia yang bebas dari kemiskinan dan ketidakadilan. Di Indonesia, Oxfam bermitra dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui tiga program utama yaitu program keadilan jender, keadilan ekonomi, dan program kesiapsiagaan dan tanggap bencana.(SP.01)