Program Kotaku Akan Dipadukan Dengan Program Rehab-Rekon
BIMA,
MediaNTB.com - Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) Ir. Didiet Arief Achdiat, M.Si, bersama Sri Probo dari
Bank Dunia, mengunjungi Kota Bima untuk meninjau pelaksanaan National Slum
Upgrading Programme (NSUP) atau Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Keduanya diterima oleh Wakil
Walikota H. A. Rahman H. Abidin, SE, dalam rapat terbatas yang dilaksanakan di
ruang rapat Walikota pada hari Rabu, 1 Maret 2017. Rapat dipandu oleh Asisten
(II) Bidang Pembangunan dan Perekonomian Dr. Ir. H. Syamsudin, dihadiri
perwakilan berbagai SKPD Lingkup Pemerintah Kota Bima antara lain Bappeda,
BPBD, Dinas PUPR, Dinas Tata Kota, serta tim konsultan NSUP Kota Bima dan tim
fasilitator.
Menurut penjelasan Ir.
Didiet Arief Achdiat, M.Si, program NSUP atau Kotaku merupakan program
Kementerian PUPR untuk penanganan permukiman kumuh dengan pendanaan berasal
dari APBN, APBD serta pinjaman luar negeri (World Bank dan Islamic Development
Bank). Program ini dilaksanakan di 269 kabupaten/kota di Indonesia, berkorelasi
dengan program Neighborhood Upgrading and Shelter Project 2 (NUSP-2) yang
dilaksanakan di 20 kabupaten/kota.
Sri Probo dari Bank Dunia
menjelaskan, kehadiran timnya adalah untuk melaksanakan diskusi dengan
pemerintah daerah serta melihat langsung kondisi wilayah yang menjadi sasaran
program NSUP. Pelaksanaan NSUP di Kota Bima akan dipadukan dengan rencana
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir bandang Kota Bima.
Wakil Walikota
berterimakasih atas kehadiran Kementerian PUPR dan Bank Dunia. “Tujuan utama
program Kotaku adalah peningkatan kualitas permukiman kumuh. Tujuan ini semakin
relevan dan urgen setelah Kota Bima dihantam oleh banjir bandang pada tanggal
21 dan 23 Desember tahun 2016 lalu”, kata Wakil Walikota.
Ia menjelaskan dampak banjir
bandang tersebut dari berbagai segi. Dari segi wilayah terdampak, banjir
mengenai 34 dari 38 kelurahan yang ada di Kota Bima. Sejumlah 105.797 jiwa
terdampak dari jumlah seluruh penduduk Kota Bima (159.736 jiwa), atau 26.256 Kepala
Keluarga dari total 39.187 KK di Kota Bima.
Dari segi material,
kerusakan dan kerugian sebesar lebih kurang Rp. 1,2 triliun, meliputi sektor
perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor. Khusus untuk
sektor perumahan, nilai kerusakan mencapai Rp. 318 milyar, dengan rincian:
rumah rusak sebanyak 2.061 unit (660 rusak berat, 599 rusak sedang, 802 rusak
ringan) serta rumah tergenang 26.256 unit.
Prasarana lingkungan berupa
drainase sepanjang 12.416 meter mengalami rusak berat, 124.914 meter rusak
ringan, serta jalan lingkungan sepanjang 163.546 meter mengalami rusak ringan.
Wilayah permukiman yang
terdampak paling parah tentu di lingkungan permukiman kumuh. “Dari data
tersebut, bisa kita peroleh gambaran besarnya pekerjaan rumah yang harus kita
selesaikan terkait peningkatan kualitas permukiman”, kata Wakil Walikota.
Saat ini Pemerintah Kota
Bima sedang melaksanakan normalisasi drainase. “Sebenarnya yang diprioritaskan
sesuai arahan BNPB adalah dua yaitu normalisasi drainase dan sungai. Tapi untuk
normalisasi sungai, terlebih dulu harus mempersiapkan relokasi warga yang
bermukim di bantaran sungai. Kedua kegiatan ini menggunakan dana dari BNPB.
Namun seiring perkembangan situasi dimana bencana alam terjadi merata di
berbagai wilayah Indonesia, maka usulan dana yang diajukan Pemerintah Kota Bima
juga tidak bisa diakomodir sepenuhnya oleh BNPB”, lanjut Wakil Walikota.
Oleh karena itu, kehadiran
tim dari Bank Dunia dan Kementerian PUPR diharapkan dapat memberikan dukungan
dalam penanganan pascabanjir, khususnya dalam penanganan kawasan kumuh.
Usai pertemuan tersebut, tim
dari Bank Dunia dan Kementerian PUPR melaksanakan peninjauan lapangan, termasuk
meninjau alternatif lahan yang direncanakan untuk menjadi tempat relokasi
warga.(H/M)
Post a Comment