Belum Ada Titik Temu Soal Presidential Treshold, NasDem Siap Tempuh Voting
Johny G Plate, Anggota Pansus RUU Pemilu |
Jakarta, Media NTB – Anggota Pansus RUU
Pemilu dari Fraksi NasDem Johny G Plate menegaskan, di sisa waktu sebelum rapat
paripurna 20 Juli 2017, kesepakatan terkait ambang batas pemilihan presiden
atau presidential treshold mestinya sudah ada titik temu. NasDem berharap,
keputusan yang diambil melalui musyawarah mufakat. Namun ia menegaskan, NasDem
selalu siap untuk segala kondisi.
“Jika belum juga ada kesepakatan maka Nasdem siap untuk voting di
Paripurna DPR RI,” ujarnya saat dihubungi melalui pesawat telepon, Rabu (05/07).
Fraksi Partai NasDem bersikukuh untuk memperjuangkan ambang batas
pemilihan presiden sebesar 20% perolehan kursi di DPR dan atau 25% perolehan
suara nasional. Hal ini sejalan dengan sikap pemerintah dan partai-partai
pendukung pemerintah untuk tetap memberlakukan ambang batas pemilihan presiden
2019.
Sedang partai-partai non pemerintah seperti Partai Demokrat,
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Gerindra menginginkan menghapus
ambang batas dalam Pilpres 2019.
Untuk mendapatkan titik temu, banyak kalangan untuk mendesak
Presiden menemui ketua umum dari 10 partai guna melakukan negosiasi. Namun
menurut Johny pertemuan tersebut tidak perlu dilakukan.
“Presiden sudah mengutus para menteri (Mendagri, Menkumham dan
Menkopolhukam) untuk menyelesaikan RUU Pemilu dan lobbying sudah dan sedang
dilakukan oleh menteri terkait dengan fraksi-fraksi. Pendapat fraksi-fraksi
juga diketahui oleh Ketum Parpol masing-masing dan karenanya tidak diperlukan
presiden untuk secara langsung terlibat dalam menyelesaikan masalah ambang
batas presiden,” ungkapnya.
Saat ini, lanjutnya, tim Pansus RUU Pemilu tengah merampungkan
semua isu krusial agar bisa disampaikan pada rapat paripurna dalam rangka
pengambilan keputusan akhir. Meski dinilai molor dari jadwal, tim Pansus RUU
Pemilu tetap berkomitmen menyelesaikan tugasnya.
Mengacu pada Keputusan MK, pemilu yang akan dilaksanakan secara
serentak berdampak pada perubahan lanskap Pemilu 2019. Perdebatan ambang batas
pemilihan Presiden menjadi salah satu isu yang paling krusial di antara isu
lainnya seperti ambang batas parlemen, district magnitude, penambahan kursi
DPR, hingga sistem pemilihan terbuka dan tertutup.(M)
Post a Comment