Bulan Ini Ada Penerimaan GTT dan PTT, Ini Penjelasan KUPTD Dikmen dan PK-PLK Dompu

Kepala Unit Pelayanan Tekhnis Dinas (UPTD) Dikmen dan PK-PLK Kabupaten Dompu Provinsi NTB, Muhtadi Hairi. (Foto Poris Media NTB Dompu)

DOMPU, Media NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di bulan Oktober 2017 ini akan mencukupkan kebutuhan guru dan pegawai yang di akui masih kekuarangan sebanyak 35 % guru dan pegawai pada sejumlah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menegah Kejuruan Negeri (SMKN) yang ada di kabupaten Dompu dengan merekrut Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT).

Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Unit Pelayanan Tekhnis Dinas (UPTD) Dikmen dan PK-PLK Kabupaten Dompu Provinsi NTB, Muhtadi Hairi, saat diwawancarai langsung oleh media ini di ruang kerjanya pada Jum’at (06/10/17) lalu.

Dari informasi yang disampaikan oleh Muhtadi, dari 698 Dinas Pendidikan Provinsi NTB membutuhkan 698 Guru yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai PNS yang bertugas di kabupaten Dompu. Dari jumlah tersebut, katanya, yang tersedia baru 65 % dan masih kekurangan 35 %.

Namun, Muhtadi tidak menjelaskan secara mendetai kapan waktu tes penerimaan GTT dan PTT ini akan digelar, namun dikatakannya, berdasarkan hasil rapatnya bersama Tim di Mataram pecan lalu, sekitar minggu ketiga bulan Oktober tes penerimaan akan dilangsungkan di Dompu. Ia mengaku pihaknya tinggal mensingkronkannya dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB.

Diakuinya bahwa, pihaknya masih nemeukan sejumlah sekolah di Dompu yang memiliki kelebihan Guru PNS dan tidak sedikit pula Sekolah yang sangat minim Guru PNS nya. Mengenai hal itu, Ia mengaku telah melaporkan pada atasannya sehingga akan dilakukan pemerataan pegawai Negeri Sipil hususnya di sekolah sekolah pedalaman akan diperioritaskan penempatan guru PNS sisanya akan dilengkapi oleh GTT.

Dalam penerimaan GTT dan PTT ini, kata Muhtadi, yang dibuka pendaftaran Hanyalah Guru yang akan diterima hanya yang benar benar kekurangan atau yang dibutuhkan saja, sedangkan sejumlah guru mata pelajaran yang sudah penuh tidak akan diterima atau tidak akan dibuka pendaftarannya. Adapun sayaratnya, haruslah Sarja Pendidikan Strata 1, jadi tidak ada lagi guru yang diterima dari sarjana non pendidikan atau yang belum S 1 bahkan akta 4 tidak akan diterima.

“Insya Allah seluruh yang kita buka itu adalah yang kita butuhkan, bukan kaya dulu, dulu itu dia nggak tau, boleh saya katakan kenapa sampai bisa jenuh gini, kenapa bisa kelebihan, itu karena tidak melalui analisis masalahnya. Misalkan bahasa Indonesia tapi yang muncul atau yang dibuka adalah biologi atau geografi, dulu begitu, sehingga ada mata pelajaran kita yang kurang ada yang sangat jenuh ataupun kelebihan, kita di Dompu khusus yang mata pelajaran seperti Guru ekonomi, mustahil kita buka, orang yang Negeri aja sudah lebih, coba bayangkan masa kita mau buka, yang PNS aja sulit mendapatkan Jam mengajar” Ungkap Muhtadi.

Ditanya mengenai guru produktif jurusan yang belum S1, namun sudah lama mengabdi dan bagaimana datanya di Dapodik? Muhtadi mengakui kalau Guru Produktif memang hanya beberapa saja yang lebih, hanya beberapa jurusan atau program saja yang kelebihan yang masih kekurangan. Adapun yang kelebihan itu misalnya jurusan tekhnik gambar bangunan, itu pun hanya ada satu di SMKN 1 Woja.

“Mau dibawa kemana? sementara hanya satu satu kelas, itu pun kelas 1, satu kelas, kelas 2 satu kelas, dan kelas 3 satu kelas, padahal gurunya ada 6 yang PNS” Ungkapnya.

Muhtadi sebagai penanggung jawab pendidikan Menegah di Dompu berharap agar pendidikan ini bisa berjalan minimal kita ratakan gugu gurunya supaya tidak menumpuk.

“Kami punya data kemarin tuh, di SMAN 1 Dompu kelebihan 12 Orang guru, SMAN 2 Dompu juga ada 8 Orang guru, di Kecamatan Pajo 12 Orang, sementara di tempat-tempat lain kaya di SMAN 3 Pekat, di sana hanya 2 Orang Guru PNS, Kepala Sekolahnya sama Guru Matematika, pokoknya di tempat-tempat seperti itu yang kekurangan, hanya 3, 4 Sekolah aja yang kelebihan, yang lainnya semua kurang.” Ungkapnya.

Ia berharap, kalau sudah distribusi guru ini agar penuhkan PNS di tempat yang jauh-jauh, pokoknya yang paling jauh, dibanyakan yang PNSnya, kalau yang di kota biar sedikit aja, karna banyak yang GTT yang mau ngajar di Kota dan membayar, mau dia membayar siswa-siswa ini kan, orang tua juga mau mereka membayar Uang Komite atau Uang SPP kaya model lama itu.

“Dekatkan dia dengan keluarga atau dengan rumahnya bisa jadi keluarganya di sana tapi rumahnya di sini misalkan, atau satu suaminya yang mengajar di pekat, istrinya ada di Dompu, pindahkan aja di pekat sana, walaupun rumahnya di Dompu.” Pungkasnya.(Poris)