Header Ads

Deputi Kepala BI Perwakilan NTB Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu


Bima, Media NTB - Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu digelar di aula kantor Walikota Bima pada Kamis, 22 Maret 2018.


Rakor dibuka dan dipimpin oleh Staf Ahli Walikota Bima Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. M. Saleh. TPID Kabupaten Bima diwakili oleh M. Badar dari Bappeda Kabupaten Bima, sementara TPID Kabupaten Dompu diwakili oleh Kabag Ekonomi Soekarno.


Peserta Rakor berjumlah 20 orang, diantaranya Kepala BPS Kota Bima Joko Pitoyo, Baznas Kota Bima, unsur Bulog Divre Bima Dompu, Kepala Dinas Pertanian Kota Bima, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Bima, dan Bagian Ekonomi Setda Kota Bima.


Selaku narasumber, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB Wahyu Yuwana Hidayat yang didampingi oleh Analisis Ekonomi Ketut Resiki Widiastuti.


Salah satu pembahasan Rakor adalah strategi menjaga kestabilan harga, khususnya menjelang bulan Ramadhan yang akan jatuh pada pertengahan bulan Mei mendatang.


Kondisi yang umum terjadi adalah ada kenaikan harga komoditas pokok setiap bulan puasa dan hari raya. Perwakilan TPID Kabupaten Bima menyarankan adanya operasi pasar terpadu oleh ketiga Pemda untuk menjaga kestabilan harga dan stok komoditas.


Sementara itu, Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Dompu mengharapkan ada strategi perbaikan rantai distribusi untuk komoditas gula. "Harga gula di Kabupaten Dompu lebih mahal daripada harga gula di Kota Bima, padahal pabrik gula di NTB terletak di Dompu. Hal ini disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi dimana hasil produksi gula di Dompu terlebih dulu dialirkan ke luar daerah baru kembali ke Dompu. Biaya distribusi kemudian menjadi beban konsumen akhir. Kami berharap kondisi ini bisa menjadi perhatian untuk dicarikan solusinya", katanya.


Deputi Kepala BI Perwakilan NTB menyampaikan apresiasi kepada TPID Kota Bima yang menginisiasi Rakor ketiga Pemda. Dikatakannya, pengendalian inflasi memang sebaiknya dilaksanakan secara terpadu apalagi oleh daerah-daerah yang aktivitas perekonomiannya saling terkait.(M)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.