Rapat Paripurna Istimewa DPRD, Walikota Paparkan Visi Misi dan Program Prioritas

Bima, Media NTB - Rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima dengan agenda pemaparan Visi Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Bima periode 2018-2023 digelar pada Rabu malam, 24 Oktober 2018, di gedung DPRD Kota Bima.

Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, hadir membacakan uraian Visi Misi dan Program Prioritas. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, didampingi Wakil Ketua Sudirman DJ, SH.

Hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Bima, Ketua dan komisioner KPU Kota Bima, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, unsur parpol, serta para pejabat lingkup Pemerintah Kota Bima dari berbagai tingkatan.

Walikota menyatakan, selama perjalanan 16 tahun usia Kota Bima, banyak kemajuan diraih dan pemimpin pun datang silih berganti. Masing-masing meninggalkan jejak pembangunan, serta membuat kebaikan dan perubahan demi Kota Bima.

“Untuk itu kami sampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada para Walikota dan Wakil Walikota sebelumnya, yang turut membentuk dan mewarnai wujud Kota hingga saat ini”, katanya.

Dijelaskannya, visi pembangunan Kota Bima tahun 2018-2023 yaitu: “Mewujudkan Kota Bima yang Berkualitas dan Setara Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri”.

Visi ini memiliki dua makna utama, yaitu berkualitas dan setara.

Kota Bima yang berkualitas adalah terbentuknya suatu komunitas yang mampu berfikir secara komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang serta sektor pembangunan. Masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yakni aspek fisik/jasmani, aspek psikis dan intelektual serta aspek kultural.

Sementara “setara” selain memiliki maknanya sendiri, juga merupakan akronim dari “sejahtera, transparan, akuntabel, ramah dan agamais”.

Masyarakat sejahtera adalah suatu kondisi dimana taraf hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya. Dalam perspektif ekonomi, kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal.

Transparan adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sedangkan akuntabilitas adalah proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Pemerintahan yang transparan dan akuntabel akan diwujudkan dengan tata kelola pemerintahan yang baik yang sungguh-sungguh bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta meningkatkan nilai-nilai efektif, efisien dan partisipatif.

Lingkungan perkotaan yang ramah adalah lingkungan kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya, serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah.

Sementara masyarakat agamais adalah masyarakat yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama.

Untuk mewujudkan berbagai harapan tersebut, visi ini selanjutnya dijabarkan dalam 5 misi yaitu:

·         Mewujudkan masyarakat berkualitas yang berdaya saing;

·         Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan;

·         Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang sungguh-sungguh bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan nilai-nilai efektif, efisien, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif;

·         Mewujudkan lingkungan yang berkualitas dan ramah, melalui penyediaan infrastruktur pendukung perkotaan yang terintegrasi dengan pengurangan resiko bencana; serta

·         Mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan agamais.

Kelima misi ini selanjutnya akan dilaksanakan melalui penetapan strategi umum dalam 9 bidang prioritas pembangunan.

Lima strategi umum pembangunan Kota Bima tahun 2018-2023, yakni:

1.    Menjalin kerjasama antar daerah dan atau dengan pihak lainnya dalam rangka optimalisasi potensi sosial dan ekonomi kota;

2.    Penguatan kapasitas aparatur, kelembagaan pemerintahan kota dan pelayanan publik menuju tata kelola pemerintahan kota yang baik (good urban governance);

3.    Mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah melalui peningkatan pad dan sumber pembiayaan APBN;

4.    Mengoptimalkan peran pemerintahan kelurahan sebagai ujung tombak pembangunan daerah baik dalam hal pemberian pelayanan, unifikasi data pembangunan, serta menyusun kompilasi kebutuhan pembangunan di kelurahannya; dan

5.    Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan peran swasta dalam proses pembangunan.

Sementara itu, ada 9 bidang prioritas pembangunan untuk ditingkatkan yakni: pendidikan, kesehatan, pembangunan budaya, peningkatan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, reformasi birokrasi, pemantapan infrastruktur dan perumahan rakyat, penanggulangan bencana, dan pembangunan keagamaan.

Untuk bidang kesehatan, program prioritas Walikota dan Wakil Walikota diantaranya:

1.    Menjamin pencapaian standar pelayanan minimal dalam pelayanan kesehatan disertai dukungan anggaran yang memadai, yaitu minimal 10% dari APBD;

2.    Meningkatkan biaya operasional kesehatan (BOK) dari APBD;

3.    Menghadirkan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai rumah sakit rujukan representatif untuk Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu;

4.    Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan masyarakat Kota Bima pada seluruh tingkatan layanan, baik di dalam maupun di luar Kota Bima, meliputi Pustu, Posyandu, Puskesmas rawat inap/Puskesmas plus, ambulans rujukan gratis, dan rumah singgah pasien rujukan;

5.    Menyediakan tim tenaga medis lapangan yang ramah dan profesional, baik dokter umum, dokter spesialis, tenaga perawat, maupun tenaga medis lainnya, untuk melakukan pelayanan keliling melalui program Puskesmas keliling dan ambulans gratis; serta

6.    Pemberian beasiswa bagi dokter umum, dokter spesialis dan tenaga keperawatan.

Untuk bidang pendidikan, program prioritas diantaranya:

1.    Pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan terutama pada daerah pinggiran;

2.    Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan beasiswa pendidikan;

3.    Mengembangkan pendidikan karakter pada usia dini; dan

4.    Memberikan reward kepada sekolah, guru maupun siswa yang berprestasi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bima.

Untuk bidang reformasi birokrasi, program prioritas diantaranya:

1.    Membangun sistem rekrutmen pegawai dan pejabat secara tepat dan terukur (“right man on the right place”) disertai pemberian “reward and punisment” secara konsisten, sehingga dapat memacu disiplin dan budaya kerja yang kondusif, etis, serta kinerja yang profesional;

2.    Meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan asn melalui percepatan pelaksanaan remunerasi atau pemberian tunjangan berbasis kinerja;

3.    Meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer dan kontrak melalui pengupahan sesuai Upah Minimum Kota (UMK) termasuk untuk pembayaran jaminan kesehatan; dan

4.    Penyediaan rumah DP murah bagi ASN Pemerintah Kota Bima yang belum memiliki rumah.

Untuk bidang pembangunan budaya, program prioritas diantaranya:

1.    Menghidupkan kembali nilai-nilai budaya berdasarkan nilai “Maja Labo Dahu” sebagai karakter masyarakat Bima;

2.    Menggairahkan kegiatan kebudayaan, melalui pentas budaya rutin dan lainnya, sebagai wujud upaya pelestarian budaya dan pembangunan destinasi wisata budaya; dan

3.    Membangun prasarana pacuan kuda dan sarana pendukung di Kota Bima.

Untuk bidang peningkatan ekonomi masyarakat, program prioritas diantaranya:

1.    Pengembangan produk unggulan daerah yang berbasis pada potensi wilayah Kelurahan (“one village one product”);

2.    Menginisiasi pola baru usaha produksi pertanian yang memberikan nilai tambah kesejahteraan bagi petani, misalnya melalui program produksi bibit;

3.    Mengembangkan “1000” wirausaha mandiri baru;

4.    Menginisiasi perda mengenai pemberian jaminan kemudahan usaha dan iklim investasi yang kondusif;

5.    Pengembangan agroeduwisata dan sentra ekonomi di wilayah timur dan utara Kota Bima, yaitu Kumbe dan Jatibaru;

6.    Membangun pusat grosir dengan fasilitas yang memadai; dan

7.    Memfasilitasi jaminan ketersediaan pupuk dan bibit bagi petani.

Untuk bidang penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, program prioritas diantaranya:

1.    Pemberian akses “Jaminan Kesehatan Prima” bagi masyarakat miskin;

2.    Menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi terutama yang kurang mampu;

3.    meningkatkan kegiatan pelatihan keterampilan atau magang bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan; dan

4.    membuka “9000 lapangan kerja baru”.

Untuk bidang pemantapan infrastruktur dan perumahan rakyat, program prioritas diantaranya:

1.    Mempercepat penyediaan air bersih melalui jaringan “PDAM Kota Bima” menuju akses 100%;

2.    Mempercepat upaya rehabilitasi/ rekonstruksi/ relokasi pascabencana banjir bandang;

3.    Penyediaan air irigasi dan air minum pada daerah rawan air;

4.    Peningkatan pelayanan dan pengelolaan persampahan kota secara terpadu;

5.    Meningkatkan penataan dan keamanan parkir di kawasan perkotaan terutama pada kawasan publik atau komersil;

6.    Optimalisasi fungsi jaringan irigasi dan lahan abadi pertanian menuju ketahanan pangan;

7.    Memperluas cakupan layanan wifi gratis; dan

8.    Meningkatkan sarana dan prasarana terminal Jatibaru dan Kumbe.

Untuk bidang penanggulangan bencana, program prioritas yakni:

1.    Mempercepat upaya pengendalian banjir dan genangan melalui pembangunan bendung, dam penahan dan kolam retensi, memperkenalkan sumur resapan dan biopori serta merevitalisasi sistem drainase kota;

2.    Perlindungan mata air dan cadangan air tanah melalui reboisasi hutan dan sumur resapan; dan

3.    Meningkatkan kapasitas Tim Siaga Bencana Kelurahan (TSBK) dan keterlibatan stakeholder lainnya dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana.

Terakhir, untuk bidang pembangunan keagamaan, program prioritas diantaranya:

1.    Mempercepat penyelesaian pembangunan Masjid Agung Al-Muwahidin Kota Bima sebagai pusat kegiatan agama atau islamic center;

2.    Mengefektifkan program membumikan al-qur’an dan jum’at khusyuk;

3.    Meningkatkan insentif imam masjid dan marbot;

4.    Mendorong peningkatan kualitas pendidikan islam melalui pesantren; dan

5.    Memperkuat peran Baznas Kota Bima dan meningkatkan pengelolaan dana dan jumlah zakat, infak dan shadaqoh.

Walikota menegaskan, semua harapan dan cita-cita kedepan tidak akan dapat terwujud jika kita tidak bekerja bersama. Tanpa dukungan masyarakat, program-program Pemerintah tidak akan dapat berjalan dengan baik.

“Maka pada kesempatan ini, kami mengajak semua unsur mulai dari legislatif, yudikatif, TNI/POLRI, BUMN/BUMD, tokoh agama dan tokoh masyarakat, akademisi, pers, ormas dan parpol, para pemuda, organisasi wanita, Non Government Organization (NGO) hingga  berbagai komunitas, untuk merajut kembali semangat persaudaraan yang sedikit terusik karena Pilkada kemarin, dan terus memperkokohnya dalam menghadapi Pileg dan Pilpres tahun 2019 mendatang. Masih banyak pekerjaan besar yang harus kita laksanakan. Laa hawla wa laa quwwata illa billah. Tiada usaha, kekuatan, dan daya upaya selain dengan kehendak Allah. Segala potensi yang dianugerahkan Allah kepada kita harus kita manfaatkan sepenuhnya”, pungkas Walikota.(M)