Korem 162/WB Gelar Rapat Koordinasi Perkembangan Keadaan Pasca Gempa di NTB
Mataram, Media NTB -
Korem 162/WB menggelar rapat koordinasi bersama SKPD Pemerintah Daerah Provinsi
NTB maupun Kabupaten Kota, Ketua Rekompak, perwakilan Polda NTB, para Dandim dan
Kasi Korem, Danyonif 742/SWY, Dan/Ka Satdisjan Korem yang dipimpin Danrem
162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., di Aula Sudirman
Markas Korem 162/WB jalan Lingkar Selatan Nomor 162 Mataram, Rabu (19/12).
Usai
menggelar rapat mulai siang hingga sore hari tersebut, Danrem 162/WB saat di
wawancara sejumlah media menyampaikan dalam proses percepatan pembangunan rumah
warga yang terkena dampak gempa akan dilaksanakan operasi teritorial oleh korem
162/WB. "Operasi tersebut merupakan bagian dari percepatan proses rehab
rekon dengan harapan satu atau dua bulan kedepan terjadi perubahan pembangunan
yang signifikan," kata Kolonel Ahmad Rizal.
Terkait
dengan proses percepatan pembangunan, Danrem sudah melaksanakan koordinasi
dengan pihak-pihak terkait. "Tadi kami sudah koordinasikan dengan tim,
BPBD dan PUPR tentang masalah-masalah yang tersumbat ini untuk diakomodir
dengan mencari stimulan atau jalan keluar kedepan sehingga pembangunan rumah
Huntap pada bulan Januari nanti lebih cepat lagi," harapnya.
Menurutnya,
hingga saat ini, jumlah Aplikator dan Fasilitartor masih kurang dan juga
menjadi kendala dan hambatan dilapangan, maka nanti kedepan akan ditambah lagi
untuk mempercepat pembangunan.
Pada
kesempatan yang sama Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB Ir. I Gusti
Bagus Sugihartha, MT., menjelaskan jumlah rumah yang akan diselesaikan secara
totolitas sebanyak 216 ribu namun prioritas saat ini sebanyak 75 ribu yang
rusak berat saja dan sampai saat ini rumah yang sudah dalam proses pembangunan
lebih dari 2 ribu unit. "Pembangunan rumah itu tidak satu dua hari
selesai, itu membutuhkan waktu yang panjang dan secara kuantitas jumlah rumah
yang siap huni sudah sekitar 90an unit," ucapnya.
Rapat
ini dilaksanakan lanjutnya, untuk mengevaluasi persoalan-persoalan yang menjadi
hambatan mulai dari pendataan, pelaksanaan pembangunan, sistem pendistribusian
pendananya, termasuk didalam kelompok masyarakat (Pokmas) untuk dipecahkan atau
dicarikan solusinya.
"Pembuatan
Huntap ini membutuhkan waktu yang panjang, sementara ini masyarakat menempati
hunian sementara ada yang dibantu oleh Pemerintah, NGO maupun oleh masyarakat
itu sediri dengan standar kelayakan sudah terpenuhi," paparnya.
Menurutnya,
pembangunan rumah Huntap ini akan ditargetkan selesai sekitar bulan Maret 2019,
namun tetap melihat perkembangan dari pada hasil pelaksanaan oleh masyarakat
itu sendiri.
Sementara
Ketua BPBD NTB Muh Rum menyampaikan dalam waktu dekat akan ada pencairan dana
sebesar Rp 1,1 trilyun sehingga totalnya menjadi Rp 2,7 trilyun. "Yang
menggembirakan semua dana sudah diserahkan kepada masyarakat sehingga itu
menjadi peluang agar masyarakat segera membentuk kelompok masyarakat sesuai
dengan tingkat pengelompokan kerusakan untuk memudah proses pencairannya,"
ungkap Ketua BPBD NTB.
"Pemerintah
akan terus hadir untuk merecovery sesegera mungkin," pungkasnya.(M)
Post a Comment