Asisten II Buka Sosialisasi Program PKB Bagi Kepala dan Guru TK se-Kota dan Kabupaten Bima
Bima, Media NTB - Sosialisasi
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi Kepala dan Guru Taman
Kanak-Kanak Se-Kota dan Kabupaten Bima tahun 2019 digelar di Gedung Seni dan
Budaya pada Senin, 25 Februari 2019.
Sosialisasi
dibuka oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Drs. H. Alwi Yasin, M.
AP. Hadir Ketua PGRI Provinsi NTB Drs. H. M. Ali H. A Rahim, Ketua PGRI Kota
Bima Drs. H. Sudirman Ismail, M. Si, Kepala P4TK dan PLB Bandung, Ketua IGTKI
Provinsi NTB, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota dan Kabupaten Bima,
Ketua IGTKI Kota dan Kabupaten Bima, Ketua Dewan Pendidikan Kota Bima serta
perwakilan PT. Erlangga.
Ketua
Panitia Dra. Kalsum melaporkan, sosialisasi diikuti 435 peserta yang berasal
dari Kota dan Kabupaten Bima, meliputi guru PNS dan Non PNS yang telah menerima
tunjangan profesi guru maupun yang belum menerima tunjangan profesi guru namun
pernah mengikuti uji kompetensi guru.
Tujuannya,
untuk memberikan gambaran secara umum tentang program pengembangan keprofesian
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan
tugasnya melalui peningkatan kompetensi baik pedagogik maupun profesional.
Selain
itu, untuk meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya sebagai tenaga profesional sekaligus untuk menunjang pengembangan
karir guru.
Asisten
II dalam sambutannya menyampaikan, upaya peningkatan kompetensi Guru dan Tenaga
Kependidikan (GTK) bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah
daerah, akan tetapi juga tanggungjawab asosiasi profesi, satuan pendidikan,
masyarakat dan tanggungjawab guru itu sendiri.
Dilandasi
pandangan tersebut, maka program PKB di PPPPTK dan PLB tidak hanya
menitikberatkan pada terselenggaranya kegiatan, akan tetapi yang jauh lebih
penting adalah menumbuhkan kesadaran bahwa upaya meningkatkan kemampuan profesional
guru dan tenaga kependidikan, merupakan sebuah kebutuhan bukan sekedar
kewajiban.
"Oleh
karena itu, posisi GTK seharusnya tidak dalam posisi menunggu pemerintah pusat
atau pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program peningkatan kompetensi,
akan tetapi lebih proaktif terhadap upaya peningkatan profesional", kata
Asisten II.
Selain
itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga memegang peran penting bagi
terselenggaranya program PKB ini, baik melalui APBD maupun melalui fasilitasi
terhadap inisiasi yang dilakukan GTK untuk program peningkatan kompetensi.
Demikian juga dengan asosiasi profesi dan satuan pendidikan, memiliki kewajiban
dan tanggung yang sama untuk membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan
kompetensi guru.
"Dibutuhkan
SIKOIN (Sinergi, Komitmen, Integritas) sekaligus kerjasama yang baik antar
seluruh elemen atau stakeholders kependidikan untuk peningkatan profesionalitas
guru", ujar Asisten II.
Ketua
PGRI Provinsi NTB mengajak para guru TK untuk selalu menjaga kebersamaan karena
dengan kebersamaan akan menumbuhkan rasa solidaritas yang kuat di antara sesama
juga menjadi sumber ilmu.
"Kebersamaan
akan merekatkan tali silaturrahim, yang membuat kita semakin solid, tetapi yang
utama kebersamaan itu adalah sumber dari segala ilmu", ucapnya.
Selain
itu, ia juga tidak membedakan antara guru PNS dan Non PNS. "Guru PNS dan
Guru non PNS mempunyai Kualifikasi dan Kompetensi yang harus sama-sama
dimiliki. Mereka juga mempunyai fungsi, kewajiban, dan tanggung jawab yang
sama. Yang berbeda hanya pendapatan atau penghasilan", jelas Ketua PGRI
Provinsi NTB.
Ia
juga berkomitmen berjuang untuk guru masa depan dan masa depan guru.
"Maksudnya guru masa depan adalah guru yang mampu membekali peserta didik
dengan ilmu, iman dan takwa, sedangkan masa depan guru yaitu kesejahteraan yang
menjadi haknya", pungkasnya.(M)
Post a Comment