Header Ads

Kegiatan Musrenbang Dibuka Oleh Walikota Bima



Bima, Media NTB - Pemerintah Kota Bima melalui Bappeda Litbang Kota Bima menggelarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2020.



Musrenbang dengan tema "Membangun sumber daya manusia untuk pertumbuhan Kota yang berkualitas dan berdaya saing" ini berlangsung di Gedung Seni dan Budaya Kota Bima dan dibuka oleh Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE.



Hadir pada kegiatan itu Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, SH, Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, pimpinan Fraksi DPRD Kota Bima, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Sekda Kota Bima, Staf Ahli Walikota, Asisten Setda, pimpinan Perangkat Daerah, Camat dan Lurah Lingkup Pemerintah Kota Bima, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, Perguruan Tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, organisasi wanita, organisasi profesi, LSM, serta insan pers.



Walikota Bima H.Muhammad Lutfi, SE dalam sambutannya, mengatakan, pelaksanaan pembangunan yang terarah harus dimulai dengan perencanaan yang baik dan terukur. Karena menurut dia, perencanaan yang terencana akan menjamin keberhasilan program dan skala prioritas dapat tercapai.



"Saya berharap rencana pembangunan 2020 hendaknya dilakukan dengan cermat, semua input atau usulan dari hasil musrenbang tingkat kelurahan maupun kecamatan tidak diambil semua, tetapi porsi-porsinya harus terukur, berapa persentase yang diambil dari tingkat bawah untuk mengejar skala prioritas yang ingin dicapai", kata Walikota.



Walikota juga meminta rencana kerja pemerintah daerah Kota Bima tahun 2020 agar mampu disinkronkan dengan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi dan pusat, sehingga dapat bersinergi dengan baik, "Ketika Musrenbang tingkat provinsi dilakukan, RKPD Kota Bima harus mampu disinkronkan, sehingga apa yang menjadi slogan pemerintah provinsi bisa sinergi dengan Pemerintah Kota Bima. Begitu juga dengan yang di pusat", ujarnya.



Lanjut Walikota, Beberapa prioritas yang menjadi fokus dalam RKPD Tahun 2020, yaitu 1. Penanganan pada pembangunan kembali infrastruktur, sosial ekonomi yang terdampak banjir bandang; 2. mitigasi dan adaptasi dalam pengurangan resiko bencana di masa yang akan datang; 3. Perlindungan sosial dan pengurangan penduduk miskin; dan 4. Pengembangan kapasitas pemerintah khususnya berkaitan dengan perencanaan, pengawasan, dan akuntabilitas.



Selain itu, hal lain yang menjadi keinginan Walikota adalah melakukan pemerataan pembangunan di setiap wilayah, menekan laju inflasi, menciptakan wirausaha baru, membuka peluang investasi, meningkatkan PAD, menjaga stabilitas daerah, serta menjadikan Kota Bima sebagai "Smart City" untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Bima.



"Saya mengharapkan dukungan semua pihak. Mimpi-mimpi ini tidak mungkin terlaksana tanpa dukungan stakeholders, baik pemerintah, BUMN/BUMD, dunia usaha, dan lain-lain", ujar Walikota.



Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi NTB Ir. Ridwansyah, M.Sc.,MM.,M.TP, memaparkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB terkait arah kebijakan pembangunan provinsi NTB Tahun 2020, yakni 1. Mitigasi bencana, pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah; 2. Pembangunan manusia, ketahanan keluarga, dan penanggulangan kemiskinan; 3. Investasi, nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja; 4. Pelestarian lingkungan; serta 5. Transformasi birokrasi dan penanganan masalah sosial darurat.



Untuk Pulau Sumbawa, prioritas pembangunan akan dilakukan pada infrastruktur dan konektivitas, kesehatan dan pendidikan, lingkungan hidup dan energi, pelayanan publik, pariwisata, pertanian, industri, dan kesempatan kerja, "Disparitas infrastruktur di kabupaten/kota di Pulau Sumbawa akan menjadi prioritas gubernur untuk dituntaskan", kata Kepala Bappeda Provinsi NTB.



Kepala Bappeda Litbang Kota Bima Ir. Darwis melaporkan bahwa kegiatan Musrenbang berlangsung selama 2 hari tanggal 27 - 28 Maret 2019 di GSB, untuk menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan provinsi dan nasional serta usulan program dan kegiatan musrenbang kecamatan dan kelurahan. Selain itu menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.



Hasil yang diharapkan adalah adanya rancangan RKPD Tahun 2020, rancangan dokumen aspirasi daerah untuk pengusulan ke provinsi, dan pemerintah pusat, serta rancangan Renja pada masing-masing OPD yang akan diverifikasi berdasarkan dokumen akhir RKPD tahun 2020. Tutupnya.(Ucok)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.