Kegiatan Musrenbang Dibuka Oleh Walikota Bima
Bima,
Media NTB - Pemerintah Kota Bima melalui Bappeda Litbang
Kota Bima menggelarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam
rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2020.
Musrenbang dengan tema
"Membangun sumber daya manusia untuk pertumbuhan Kota yang berkualitas dan
berdaya saing" ini berlangsung di Gedung Seni dan Budaya Kota Bima dan
dibuka oleh Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE.
Hadir pada kegiatan itu
Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, SH, Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH,
pimpinan Fraksi DPRD Kota Bima, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Sekda Kota Bima,
Staf Ahli Walikota, Asisten Setda, pimpinan Perangkat Daerah, Camat dan Lurah
Lingkup Pemerintah Kota Bima, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, Perguruan
Tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, organisasi wanita, organisasi
profesi, LSM, serta insan pers.
Walikota Bima H.Muhammad
Lutfi, SE dalam sambutannya, mengatakan, pelaksanaan pembangunan yang terarah
harus dimulai dengan perencanaan yang baik dan terukur. Karena menurut dia,
perencanaan yang terencana akan menjamin keberhasilan program dan skala
prioritas dapat tercapai.
"Saya berharap rencana
pembangunan 2020 hendaknya dilakukan dengan cermat, semua input atau usulan
dari hasil musrenbang tingkat kelurahan maupun kecamatan tidak diambil semua,
tetapi porsi-porsinya harus terukur, berapa persentase yang diambil dari
tingkat bawah untuk mengejar skala prioritas yang ingin dicapai", kata Walikota.
Walikota juga meminta
rencana kerja pemerintah daerah Kota Bima tahun 2020 agar mampu disinkronkan
dengan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi dan pusat, sehingga dapat
bersinergi dengan baik, "Ketika Musrenbang tingkat provinsi dilakukan, RKPD
Kota Bima harus mampu disinkronkan, sehingga apa yang menjadi slogan pemerintah
provinsi bisa sinergi dengan Pemerintah Kota Bima. Begitu juga dengan yang di
pusat", ujarnya.
Lanjut Walikota, Beberapa
prioritas yang menjadi fokus dalam RKPD Tahun 2020, yaitu 1. Penanganan pada
pembangunan kembali infrastruktur, sosial ekonomi yang terdampak banjir
bandang; 2. mitigasi dan adaptasi dalam pengurangan resiko bencana di masa yang
akan datang; 3. Perlindungan sosial dan pengurangan penduduk miskin; dan 4. Pengembangan
kapasitas pemerintah khususnya berkaitan dengan perencanaan, pengawasan, dan
akuntabilitas.
Selain itu, hal lain yang
menjadi keinginan Walikota adalah melakukan pemerataan pembangunan di setiap
wilayah, menekan laju inflasi, menciptakan wirausaha baru, membuka peluang
investasi, meningkatkan PAD, menjaga stabilitas daerah, serta menjadikan Kota
Bima sebagai "Smart City" untuk memberikan pelayanan terbaik bagi
masyarakat Kota Bima.
"Saya mengharapkan
dukungan semua pihak. Mimpi-mimpi ini tidak mungkin terlaksana tanpa dukungan
stakeholders, baik pemerintah, BUMN/BUMD, dunia usaha, dan lain-lain",
ujar Walikota.
Sementara itu, Kepala
Bappeda Provinsi NTB Ir. Ridwansyah, M.Sc.,MM.,M.TP, memaparkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi NTB terkait arah kebijakan pembangunan provinsi NTB
Tahun 2020, yakni 1. Mitigasi bencana, pemerataan infrastruktur dan
konektivitas wilayah; 2. Pembangunan manusia, ketahanan keluarga, dan
penanggulangan kemiskinan; 3. Investasi, nilai tambah ekonomi dan kesempatan
kerja; 4. Pelestarian lingkungan; serta 5. Transformasi birokrasi dan
penanganan masalah sosial darurat.
Untuk Pulau Sumbawa,
prioritas pembangunan akan dilakukan pada infrastruktur dan konektivitas,
kesehatan dan pendidikan, lingkungan hidup dan energi, pelayanan publik,
pariwisata, pertanian, industri, dan kesempatan kerja, "Disparitas
infrastruktur di kabupaten/kota di Pulau Sumbawa akan menjadi prioritas
gubernur untuk dituntaskan", kata Kepala Bappeda Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Litbang Kota
Bima Ir. Darwis melaporkan bahwa kegiatan Musrenbang berlangsung selama 2 hari
tanggal 27 - 28 Maret 2019 di GSB, untuk menyelaraskan program dan kegiatan
prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran
pembangunan provinsi dan nasional serta usulan program dan kegiatan musrenbang
kecamatan dan kelurahan. Selain itu menyepakati prioritas pembangunan daerah
serta rencana kerja dan pendanaan.
Hasil yang diharapkan adalah
adanya rancangan RKPD Tahun 2020, rancangan dokumen aspirasi daerah untuk
pengusulan ke provinsi, dan pemerintah pusat, serta rancangan Renja pada
masing-masing OPD yang akan diverifikasi berdasarkan dokumen akhir RKPD tahun
2020. Tutupnya.(Ucok)
Post a Comment