Header Ads

Bidik Komisi IV, HMS Perjuangkan Aspirasi Petani, Nelayan dan Terbentuknya PPS


Jakarta, Media NTB - Anggota DPR RI periode 2019-2024, H. Muhammad Syafrudin ST, MM membidik masuk ke Komisi IV. Yakni Komisi yang membidangi Pertanian, Pangan, Maritim dan kehutanan



Pada periode 2014-2019 kemarin, anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 1, duduk di Komisi I yang membidangi Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika serta Intelijen.



Sebagai mitra kerja dari Kementrian Pertanian (Kementan), Kementrian Kelautan dan Perikanan (Kemen KP), Bulog dan Kementrian lingkungan Hidup dan Kehutanan, pria yang akrab disapa HMS ini akan siap memperjuangkan kemajuan bidang yang sesuai dengan ranah kerja komisi IV itu. Apalagi sebagian besar masyarakat Pulau Sumbawa hidup sektor agraris dan kemaritiman.



“Sejak terpilih kembali saya membidik komisi IV, sehingga bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mengadvokasi para petani dan nelayan Pulau Sumbawa, ungkapnya Kamis (10/10/2019).



Bagi petani di Pulau Sumbawa, khususnya Bima dan Dompu, HMS mengaku akan memperjuangkan penambahan kouta pupuk subsidi yang selama ini dirasa kurang. Obat-obatan pertanian atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kemajuan di bidang agraria dan kemaritiman di Pulau Sumbawa.



“Penambahan kouta pupuk untuk petani pulau Sumbawa akan saya perjuangkan,” jelasnya.



Ia berharap kepada Pemerintah atau OPD teknis agar mendampingi para kelompok tani (Poktan) untuk menyusun Rencana Definitive Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi untuk satu tahun.



“RDKK ini juga nanti akan menjadi penentu kouta pupuk,” katanya.



Pria asli Bima ini juga meminta proses penyaluran pupuk subsidi dari PT. Pupuk Kaltim, Distributor hingga Pengecer kepada petani, sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Tidak memaksa petani agar mengambil pupuk yang tidak disubsidi.



“Saya meminta juga Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang telah dibentuk ditingkat Daerah dan Kecamatan bisa mengawasi penyaluran pupuk,” katanya.



Selain persoalan petani dan nelayan, HMS juga akan mengedepankan harapan masyarakat pulau Sumbawa demi terwujudnya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), walaupun persoalan itu domain  pemerintah pusat.



“Sebagai putra daerah saya tetap mengkampanyekan rencana terbentuknya PPS,”. Tutupnya.(Ucok)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.