Momentum Hari HAM, Mahasiswa Bima Suarakan Masalah Pupuk Bersubsidi, Lampu Jalan dan Biaya Pendidikan

Anggota DPRD Kab. Bima Mahdalena S.S. M.M. Bersama 2 Anggota DPRD Lainnya Saat Menerima dan Menanggapi Aspirasi Mahasiswa. Foto: Nurdin Micky

Bima, Media NTB - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Rakyat Anti Penindasan melakukan aksi unjukrasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kab. Bima Selasa pagi (10/12/2019).

Unjukrasa yang mendapatkan pengawalan dari puluhan anggota Polisi dari Polres Bima kota ini sempat diwarnai aksi dorong pintu pagar DPRD setempat, namun setelah beberapa perwakilan anggota Dewan menemui pengunjukrasa, suasana menjedi tenang dan mahasiswa kemudian melakukan orasi damai secara bergantian.

Dalam orasinya, pengunjukrasa yang dikoordinir oleh Rian ini menyampaiakan beberapa tuntutan pada pemerintah kabupaten Bima agar segera mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi dan menindak tegas para pengecer nakal yang menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET).

Mahasiswa juga menagih janji anggota Dewan pada unjukrasa mereka sebelumnya yang akan mengatasi masalah pupuk bersubsidi di kabupaten Bima, menurut mereka bahwa fakta di lapangan pengecer pupuk bersubsidi belum ada yang memasang papan informasi HET. "Kami medesak pihak DPRD agar segera memanggil Dinas Pertanian dan Distributor dan Pengecer pupuk bersubsidi agar masalah Harga dan kelangkaan dapat diatasi.

Selain permasalahan pupuk, pada kesempatan ini mahasiswa juga menyoroti minimnya lampu penerangan jalan di kabupaten Bima, sementara tiap bulan bahkan tiap hari masyarakat membayar pajak (PPJ) yang hasilnya di kelola oleh Pemkab. Bima, pajak tersebut jika diakumulasi bisa mencapai miliaran rupiah pertahunnya.

Gabingan aktivis Mahasiswa dari HMI MPO dan LSIP cabang Bima ini juga menyoroti terkait transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Pemkab. Bima. "Kami meminta anggota Dewan agar segesegera mendesak Pemkab. Bima agar memasang poster informasi APBD di seluruh kecamatan." Desak orator. 

Pada momentum aksi hari anti korupsi dan hari HAM ini, mahasiswa juga menyoroti terkait pengelolaan anggoran pendidikan yang bersumber dari APBD dan APBN masing masing 20 poresen. Mahasiswa menuding, di realisasinya pihak sekolah mengatas namakan sumbangan komite masih melakukan pungutan pada orang tua siswa.

"Pemerintah dari pusat hingga daerah selalu mengkampanyekan pendidikan gratis, tapi fakta di lapangan kami masih menemukan masih ada pungutan dengan mengatas namakan sumbangan komite, lalu di kemanakan uang pendidikan 20 porsen dari APBN dan APBD rersebut." Sorot Mahasiswa dalam orasinya.

Setelah aspirasinya diterima dan ditanggapi langsung oleh beberapa anggota dewan dari komisi terkait, puluhan mahasiswa ini melanjutkan rute menuju kantor walikota Bima. Di dedepan kantor Walikota Bima mereka melanjutkan orasi dengan menyuarakan aspirasi terkait kelangkaan minyak tanah, pembangunan proyek Taman Kodo yang diduga bermasalah,  mendesak pemerintah kota Bima segera mengatasi dampak kekeringan dan kekurangan air bersih serta mendesak walikota Bima agar melindungi hak demokrasi aktivis dan masyarakat.(Micky)