Kunker IDP Jelang Pilkada Dinilai Politis, Bawaslu Diminta Lakukan Pengawasan

Irawan

Bima, Media NTB - Kunjungan kerja (Kunker) bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri SE., (IDP) beberapa hari belakangan ini yang melibatkan hampir seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Camat, KUPT, kepala sekolah dan jajaran ASN lingkup Pemkab Bima jelang Pilkada dinilai politis.

Mantan Ketua Panwascam Langgudu, Irawan menduga kuat bahwa langkah para pejabat Pemkab Bima beserta jajaran ikut Kunker di berbagai kecamatan dan Desa itu merupakan bagian dari kampanye terselubung oleh IDP.

"Melambaikan tangan dengan menganjat 2 jari, apa korelasinya, sedangkan itu bukan kegiatan yang berbau literasi atau penghijauan yang dikenal dengan simbol 2 jati, tapi itu kan kunjungan kerja Bupati" tutur Irawan kepada Media NTB, Jum'at (7/2/2020).

Terkait dugaan kampanye terselubung tersebut, Irawan mendesak Bawaslu Kabupaten Bima untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan kunjungan kerja IDP. "Karena IDP itu adalah bupati Bima yang juga merupakan bakal calon bupati Bima periode 2020-2025 mendatang." kata alumni HMI cabang Bima ini.

Selain itu, kata Irawan, di lokasi kegitan Kunker IDP, ada fenomena teriakan yel yel lanjutkan lanjutkan dengan dengan mengangkat 2 jari, jadi ini semakin memperkuat dugaan adanya kampanye terselubung disaat kegiatan resmi pemerintahan.

Irawan juga mengungkapkan bahwa IDP kerap menyerahkan sejumlah bantuan tunai. Hal ini menurutnya juga perlu diawasi dan konfirmasi oleh Bawaslu mengingat IDP ini adalah Bupati yang sekaligus bakal calon bupati Bima yang sudah mendaftar di beberapa partai politik.(NM)