PLUS MINUS JPS BIMA RAMAH DAN WASPADAI OKNUM YANG MEMANFAATKAN BENCANA

Oleh : Nukman, M.Si., Alumni Kebijakan Publik, UWP.

Jaring pengaman sosial atau yang lebih dikenal dengan JPS ternyata membawa masalah dan persoalan baru, JPS sejak puluhan tahun yang lalu sebenarnya diikhtiarkan untuk penanganan masalah sosial pendidikan kesehatan yang membawa sengkarut ekonomi, persis seperti yang kita alami saat ini adalah merupakan solusi diatasi dengan jps sebenarnya.

Musibah bangsa saat ini bukan bencana alam tetapi non alam yang berupa virus corona (Covid-19) dimana virus itu bergerak tidak melalui udara, angin dan air serta tanah akan tetapi tertular dengan cepat dari hasil interaksi sosial sesama manusia. Hewan dan tumbuhan pun tidak juga.

Lalu, negara dengan enteng dan instan hadir ditengah pandemi Covid-19 dengan total anggaran negara sebesar 400 lebih trilliun hanya untuk mengusir corona, beserta akses dan side effectnya, yang alhasil hingga kini hasilnya belum begitu terlihat dengan jelas malah angka kematian akibat pandemik ini semakin meningkat drastis di Republik. Covid-19, sukses menjalar ke RI drngan tidak menemui kendala yang begitu berarti mengingat kultur masyarakat Indonesia yang kesadaran hidup sehatnyapun rendah ditambah pola makan yang tidak teratur turut mempengaruhi kekebalan dan daya imun tubuh yang cukup.

Covid -19 hampir dua bulan lebih masuk Indonesia setelah januari hingga maret 2020 berhasil meluluhlantakkan ribuan jiwa di Wuhan, AS, Italia dan negara asia pasifik lainnya. Kehadiran wabah ini telah terbukti menyengsarakan rakyat, bayangkan saja ber juta juta warga penduduk di sekitar lebih kurang 300 negara saat ini harus melakukan isolasi diri, social distancing dan lock down sosiologi, anthropologi serta digeser peradabannya hanya oleh sebuah virus yang hingga kini belum ditemukan faksinnya yang paten.

Sedikit meluruskan juga soal penanganan dampak dari wabah non bencana alam covid ini yang mana masih berseliweran anggapan bahwa wabah jelas ada bansos dan lain dan sebagainya namun hemat kami tidak semua bantuan Pemerintah dikatakan BANTUAN PENANGANAN COVID19.

PKH dan BPNT merupakan Bantuan Masyarakat Miskin sebelum Wabah Covid19 ini ada. "Hanya sedikit Ada perubahan terkait Jumlah dan waktu Pencairan"

Ada 4 Bantuan Penanganan Covid19 untuk diketahui oleh kita semua, diantaranya :

1. Bantuan pusat namanya BST,  Di ambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ataupun SIKS-NG. Untuk Non PKH dan BPNT. Jumlah Bantuan senilai 600rb X3 bulan.

2.  JPS GEMILANG berasal dari provinsi sebanyak 100kk yg berupa sembako senilai 250rb X3 bulan.

3. JPS BIMA RAMAH masing2 Desa 100 KK.  Penerima Bantuan adalah masyarakat miskin yang di data oleh pemerintah desa Realisasinya berupa Sembako senilai 200rb X3 bulan.

4. BLT DD merupakan Bantuan Langsung Tunai Desa yang menggunakan Dana Desa. Pendataannya di lakukan oleh Tim Covid19 yang sudah dibentuk oleh Desa. Dengan alokasi 600 ribu Non tunai/tunai X 3 bulan.

Hadirnya keempat Poin diatas Bertujuan Untuk Masyarakat Yang kena Dampak atas Wabah Virus CORONA ini.

Sampai di sini Jelas??

----------------------------------

Terus, pekerjaan yg menuntut kesabaran kita dlm memilih dan memilah..terutama rekan2 Dinas Sosial Kab Kota, untuk memastikan tdk tumpang tindihnya paling tidak ada 5 program bansos diera Covid-19 yg harus dicermati oleh teman2 Dinsos Kab Kota terutama yg ada pada barisan terdepan para operator SIK-NG tingkat desa / kelurahan pastikan tdk tumpang tindih ya data penerima ke - 5 program dimaksud :

1. JPS NTB Gemilang

2. JPS Kab Kota setempat

3. Program Reguler Kemensos (sebelum covid-19) :

a. PKH

b. Sembako

4. Program perluasan/tambahan Kouta ( Krn covid-19 ) :

a. Tambahan quota PKH

b. Tambahan quota Sembako

5. Program Bantuan Sosial Tunai ( lagi utk penanganan Covid-19 ) juga dari Kemensos,, sederhana kata jaman SBY dulu diistilah BLT ( Bantuan Langsung Tunai ).

...akan ada lagi..

6. Dari Dana Desa melalui ADD..ini masih menunggu juklak juknis..juga utk bansos dampak Covid-19.

Kelima bahkan Keenam program di atas,, tantangan terberatnya.. dituntut kalembo Ade para Operator SIKSNG dibawah pantauan para kades dan lurah nya adalah tadi yg sy sebutkan memastikan tdk adanya dobel bantuan / timpang tindihnya bansos2 tersebut. Posisi Operator Data Dinas Sosial NTB memastikan alur lalulintas data dari Pusdatin Kemensos yg akan dikirim ke Kabupaten dan Kota berjalan tertib dan terpantau progresivitas jalannya verifikasi dan validasi data tersebut oleh desa/kelurahan dibawah supervisi Dinsos Kabupaten Kota masing masing..tidak ada yg bisa memastikan si Fulan sebagai KK apakah dia masih hidup, atau pindah domisili,, atau bahkan sudah menjadi Juragan Beras..sehingga tdk perlu di up date utk menjadi KPM Penerima bansos..demikian sekilas tambahan infonya.

Hanya saja penulis sangat kecewa dengan formula yang dipakai Pemda Kabupaten Bima bersama dinas yang menjadi leading sektornya dalam mendistribusikan bantuan dengan istilah JPS BIMA RAMAH atau yang kami singkat dengan istilah JPS-BR dalam sembako paket.

JPS Bima Ramah yg menghabiskan anggaran Daerah puluhan Miliaran Rupiah tidak menuai kesuksesan malah gagal serta dampak positif oleh masyarakat Kabupaten Bima jauh panggang dari api lantaran dari sejumlah bantuan tersebut, masih banyak ditemukan kekurangan dan tidak  tepat sasaran dibeberapa Kecamatan dan bahkan ditemukan Telur Busuk, detergen, garam hilang dalam bingkisan dan kekurangan lainnya yang tidak bisa ditolerir baik secara tidak langsung karrna faktir human error, force majeure bahkan kesengajaan mereka yang dipercayakan untuk mendistribusikannya hingga ke titik terakhir bantuan. Ini menunjukan bahwa kurangnya keseriusan pihak yang menangani pengadaan atas kepercayaan yang diberikan pemerintahan IDP Dahlan  dalam menyikapi bencana kemanusiaan yang melanda masyarakat saat ini. Anggaran puluhan miliar bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam menanggulangi kebutuhan pokok rumah tangga mereka di masa stay at home Covid 19, justru sebaliknya mendatangkan persoalan baru ditataran kualitas dan distribusinya, ini berbanding terbalik dengan tujuan dan cita cita awal ingin menghalau wabah pandemik mematikan melainkan mendatangkan penyakit baru dalam bentuk telur busuk, melihat keluhan masyarakat dan kondisinya di lapangan saat ini.

JPS BR hemat kami sangat bermanfaat  tatkala dibagikan kemarin dalam bentuk uang cash and carry bukan dalam paket sembako yang syarat dengan tindakan mark up harga dan bancakan mutu kwalitas seperti ini, segera Bupati dan Wakil Bupati Bima untuk mengevaluasi pihak pengadaan pakrt sembako yang disana sini tetdapat banyak kelemahan dan kekurangannya sebwlum gelombang kedua atau tahap berikutnya dilepas dalam luncurannya mengingat keluhan warga masyarakat akan mutu dan kwalitas paket yang sangat buruk. Hasil pantauan analisa di lapangan paket sembako jauh panggang dari yang diharapkan, selain rendah kwalitas juga mutu beras dikhawatirkan pasalnya beras yang dipesan itu adalah beras kwalitas murah di gudang dolog dengan kisaran harga perkilo jika dibranding saat ini sekitar 8000-an/kilonya ,,selain itu keluhan mayoritas warga kita adalah berkurangnya jumlah paket dalam sembako misalnya dalam satu krat telur beberapa biji sudah dikurangi atau terkurang saat diterima warga ditangan pihak desa setelah dari camat setempat, telur dalam keratan dalam keadaan busuk dan tidak layak makan, disamping penerimanya yang overlapping dan tidak tepat sasaran.

Keluhannya adalah warga sudah tidak utuh menerima paket sembako senilai total 200.000 lalu kualitas paket tidak sesuai atau jauh dari harapan publik karena isi paket sembako hemat publik harusnya beras kwalitas cukup, multi vitamin, sayur mayur lauk pauk, daging kaleng/ ikan kaleng, bumbu dapur untuk memasak dan vitamin lainnya guna penguatan imun dan kekebalan serta daya tahan tubuh yang baik yang setara dengan harga paparan diatas dalam menghadapi pandemi mematikan, ini malah oleh pihak pengadaannya di bisniskan.

Dan kalaupun harapan itu tidak mampu dipenuhi atau hal yang mustahil untuk dilakukan Pemda, ada baiknya digantikan saja dengan yang lain berupa uang cash, misalnya itu lebih berguna dan sangat bermanfaat saat ini buat warga ketimbang hal diatas apalagi menyisipkan detergen dan garam lokal yang kurang berkwalitas misalnya malah akan memperunyam keadaan dan menambah deretan kritikan publik.

Ditambah lagi mie instant murah meriah selevel sakura dan mega mie, itu sebenarnya bukan menambah daya imun daya tahan tubuh menjadi kuat apalagi warga tidak keluar selama masa stay at home, itu malah melemahkan bahkan tidak tertutup kemungkinan akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh warga penerima manfaat sedangkan misi JPS itu sendiri adalah atasi penyakit, kemelut ekonomi warga sebagai sebuah gagasan network untuk mengamankan situasi dan kondisi yang diharapkan. Selain itu, pengadaan sembako juga secara tiba tiba dilakukan oleh dinsos bersama pengadaan bahkan hemat saya pengadaan sembako ini tidak melibatkan stakeholder dan NGo untuk memantaunya sehingga kuat dugaan sembako murah ini sangat jauh dari harga dan dibawah standar kualitasnya karena tidak ada pengawasan atau pihak pengawas yang berkompeten kalaupun ada itu tidak dari awal memantaunya tetapi setelah barang barang sudah didistribusikan ke warga bahkan sembako sudah edar baru datang lembaga lembaga yang mengaku kan dirinya sebagai mitra,  tidak adanya pengawalan dari lembaga lembaga independen dan pemda kerja sendiri dalam hal ini Dinsos sebagai dinas yang menjadi leading sektor kegiatan ini.

Kesimpulan saya, JPS Bima ramah banyak minusya dari pada plusnya kalaupun plusnya ada memang iya itu kami lihat pada sisi political will pengadaannya oleh Bupati kami sedangkan dititik pengadaan dan distribusi terjadi bancakan kwalitas dan mutu oleh oknum diluar dan didalam kekuasaan Bima Ramah itu sendiri, saran saya segera evaluasi kinerja dinsos dan pihak lain yang terkait dengan jps itu termasuk para pihak pengadaan harus bertanggungjawab atas riak dinamika sembako jps yang telah mereka diatribusi dan bagikan ke hampir semua kecamatan yang ada se Kabupaten Bima, langkah Bupati Bima dalam mem- pending anggaran dari pusat itu juga menurut saya sangat arif, bijak, tepat, dan dewasa mengingat data kabupaten bima begitu amburadul saat ini dan tidak ter update, saya rasa sampai disini dan titik ini saya angkat topi sama Hj Indah Dhamayanti Putri dalam menyetop dan meminta pihak Kemensos dalam mempending anggaran, sebelum semua anggaran negara untuk membantu warga keluar dari wabah ini disalurkan pada tahap berikutnya ada baiknya kita bisa bekerja bersama sama dengan berbagai fihak tanpa harus terlalu begitu tendensius memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk moment moment tertentu dan serta berjangka pendek, hindari kesan negatif. Mari kita fokus dan serius atasi Covid-19, mari kita belajar dan berkaca dari gebrakan Pemerintah Kota Mataram dan Pemprov. Bali yang telah mampu meminimalisir pasien positif covid-19, bahkan Kota Bima.

Bukan bermaksud menggurui semua pihak ada banyak kekurangan dan kelemahan dalam memanage Covid ini dari awal dimana Pemda kita mengabaikan musrenbangda dengan multi pihak mengalihkan musrenbangda secara online dan senyap senyap lalu diputuskan berjalan tanpa berbagai pihak, bagi saya harusnya pemda membahas penanganan covid ini bersamaan dengan rapat musrenbangda secara faktual karena waktu musrenbangda memang benar dan tepat pada posisi April saat itu dan kegiatan itu oleh Sekda dan Bappeda dihilangkan ditiadakan karena alasan wabah sementara rapat koordinasi digelar bersama agenda agenda lainnya dengan undangan resmi multi pihak.

Mengapa dan apa hubungan Musrenbangda dengan sengkarut penanganan ini? Jika musrengbangda dianggap remeh dan dialihkan dengan cara senyap tanpa dihadiri undangan berbagai unsur dan elemen masyarakat Kabupaten Bima, patut diduga anggaran daerah mulai dari dusun, desa, kecamatan yang telah diformulasikan dengan baik dalam tataran usulan musbangdus, musbangdes dan musrenbangda akan dialihkan secara sepihak oleh oknum tertentu. Sebab perencanaan dan penganggaran akan berubah dan sudah pasti bergeser tanpa diketahui publik dengan semestinya yang berakibat pada di bancaknya anggaran negara penanganan covid-19 dan anggaran lainnya oleh oknum oknum yang berada di lingkaran kekuasaan seperti setda dan lainnya, itu otomatis karena musrenbangda tidak digelar dalam bentuk real meeting.

Salah satu jalan paling bagus dapat menolong rakyat dengan cepat dan tepat dalam setiap bencana adalah adanya data kependudukan yang clear. Saat gempa lalu, hiruk pikuk kasus bantuan disebabkan buruknya data kependudukan. Saat penyebaran bantuan di tengah Covid 19 ini kembali masalah amburadulnya data kependudukan jadi biang kerok. Jika pasca bencana Covid 19 ini kita belum-belum juga sadar untuk memperbaiki basis data kependudukan kita, memang kita ini bangsa keledai. Bodoh dan suka terantuk pada batu yang sama berkali-kali.

Sebaiknya Bupati tidak hanya mempending begitu saja bansos ke kemensos tetapi harus ada langkah solutif opd dan dinas sosial untuk mau memperbaiki sistem pendataan secara holistik, sistematis, gradual, akurat, autentic dan simultaneously, jika saya kepala dinas sosial tidak mampu lebih baik mundur saja sebab ini urusan rakyat semesta urusan sosial kemasyarakatan urusan ummat dan bangsa yang jikalau saudara kadinsos daerah tidak mampu meng inisisasi menghandle dan mengotaki kegiatan didinasnya lebih baik mundur dari jabatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima.