Terkait Penanganan Covid-19, DPRD Kota Bima Terima Audiensi dari Forum GARAP



Kota Bima, Media NTB - DPRD Kota Bima menerima audiensi dari Forum Gerakan Rakyat Pemerhati Dewan Perwakilan Rakyat (GARAP) Kota Bima.



Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bima ini digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bima, sekira pukul 11.00 Wita, Senin 8 Juni 2020 sampai selesai.



Hadir dalam pertemuan tersebut Pimpinan DPRD dan Pimpinan pimpinan Komisi DPRD Kota Bima, serta hadir pula kepala Bappeda Kota Bima.



Koordinator Garap mengungkapkan, tujuan kehadiran mereka di kantor wakil rakyat ini untuk mempertanyakan sejaumana efektivitas dan transparansi pengelolaan re-alokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.



Selain itu, kata Dedi, mereka juga mempertanyakan efektivitas kebijakan dan kinerja pemerintah Daerah kota Bima dalam penanganan Covid-19.


Sebagaimana banyaknya keluhan masyarakat, maka GARAP juga mempertanyakan aktualisasi pemuktahiran data pra-sejahtera (proverty data) di kota Bima.


Tidak kalah penting lagi yang dipertanyakan oleh GARAP, kata Dedi, adala review dan analisa sederhana pola penganggaran APBD Kota Bima.



"Peraturan Pemerintah (PP) 56 tahun 2020 tentang sisitem informasi keuangan daerah yang terbuka. Yang didorong adalah metode sebagai langkah penerapan, karena Keuangan negara bukan rahasia dan harus dibuka pada publik, Inilah yang menjadi atensi kami kepada wakil rakyat di lembaga DPRD Kota Bima ini. " Ungkap Dedi.



Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan, S.Adm menyampaikan bahwa pihak eksekutif sudah melakukan perencanaan dan tata ulang dan atau penggeseran anggaran.



Menurut Dae Pawan (Sapaan akrab ketua DPRD kota Bima), Dewan hanya menerima rasionalisasi dari anggaran itu sesuai perintah undang-undang, tentunya peregeseran dan pengelolaan anggaran Covid-19 kami selalu disiskusikan dengan eksekutif baik itu secara formal maupun non formal. 



Lebih lanjut, Pawan menyampaikan bahwa undang-undang nomor 14 tahun 2020 tentang keterbukaan informasi publik, harus menjadi atensi bersama yang harus ditegakan oleh pemerintah. 



"Saya sangat mengapresiasi dengan adanya forum ini, yang memang benar-benar memberikan solusi sebagai bentuk diskusi dan tukar pikiran kita dalam mengontrol jalannya roda Pemerintahan." kata Pawan.


Kegiatan audiensi di kantor DPRD kota Bima berlangsung lancar, aman dan terkendali. Usai diterima aspirasinya oleh wakil rakyat, sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam GARAP ini kembali pulang dengan tertib.(NM)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.