NTB Tidak Serius Urus Sektor Kelautan dan Perikanan

Oleh : Mulyadin, M.Pd

Bima, Media NTB - NTB merupakan Daerah yang dikelilingi oleh laut mulai dari Kecamatan Sape sampai Ampenan.

Tentunya potensi ini kalau di kelola dengan baik maka akan menjadi salah satu solusi mengurangi penganguran dan keterbelakangan NTB dengan provinsi lain yang ada di Indonesia.

Bayangkan jumlah tangkapan yang diperoleh sebanyak 9,4 Jutah Ton/Tahun dan jika di uangkan sekitar 229 Triliun pendapan Indonesia dari sektor tersebut.

Namun yang di sayangkan, NTB tidak menjadi bagian pendapatan tersebut. Yang serius mengelolah kelautan dari sektor baik perikan penangkapan maupun perikanan budidaya hanya Jakarta, Jawa, Kendari, Sulawesi, Batam, Ternate, dan lain sebagainya.

Sementara NTB tidak termasuk, hal itu sangat disayangkan dan justru NTB lebih memberikan izin kepada perusahaan pertambangan dan kedepan akan merusak kesehatan kelautan NTB.

Pemerintah NTB mestinya harus mampu menghadirkan investor yang fokus di bidang perikan penangkapan yang dalam jumlah besar berdasarkan standar industri.

Jangan membangun NTB berdasarkan hobi dari kepala daerah, yang hanya bisa memberikan kesejateraan sesaat.

Sementara sektor kelautan dan perikanan yang menjanjikan NTB bisa secara bertahap dan berkelanjutan untuk keluar dari kemiskinan, justru di abaikan.

Jika dua sektor rill ini di seriusin maka dengan sendirinya jumlah pengangguran di NTB yang kurang lebih 82 ribu atau sebesar 3% bisa berkurang secara bertahap. Dan akan beda dengan sektor tambang dan memang betul bisa berdapak pada pengurangan pengangguran namun akan menjadi persoalan saat pasca tambang.

Sektor perikanan penangkapan mesti harus di prioritaskan layaknya sektor pertanian dan perkebunan, kenapa seperti itu? Karena sektor ini termasuk pada sumber daya alam yang bisa diperbaharui.

Mestinya pemerintah NTB harus banyak belajar pada Amerika, Selandia Baru, Islandia dan negara tetangga kita Australia bagaimana pengelolaan perikanan penangkapan, dan jangan hanya mahasiswanya dikirim keluar negeri.(**)

 

Penulis adalah ketua umum Perkumpulan Masyarakat Pesisir Nusantara (PEMESTA).