Bagian Ekonomi dan Usaha Daerah Gelar Sosialisasi dan Evaluasi Penyaluran KUR
Bima,
Media NTB - Bagian Ekonomi dan Usaha Daerah Setda Kota
Bima menggelar kegiatan sosialisasi dan evaluasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat
(KUR) di Kota Bima tahun 2018 pada Kamis, 13 September 2018, di aula Kantor
Walikota.
Kegiatan dibuka oleh Plt.
Asisten III Setda Kota Bima Ir. Darwis, diikuti 20 peserta dari unsur OPD
terkait lingkup Pemerintah Kota Bima, KPPN Bima, pimpinan lembaga perbankan,
perusahaan asuransi, dan perusahaan jaminan kredit.
Hadir sebagai narasumber,
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB Taukhid, Manajer Fungsi Data
Ekonomi Statistik Keuangan Perwakilan Kepala Kantor BI Nusa Tenggara Barat
(NTB) Suwarha Warno Wirapermana, Kasubag Pengawas Bank, Industri Keuangan Non
Bank dan Manajemen Internal OJK NTB Bambang C. Antariksawan.
Pemberian kredit usaha
rakyat merupakan salah satu implementasi program nawacita Pemerintah yang
bertujuan memberikan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian UMKM dan
mengentaskan kemiskinan.
Sejak tahun 2017, Pemerintah
bertekad meningkatkan penyaluran KUR pada sektor produksi dari 22% menjadi 40%
dengan menyasar sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan industri
pengolahan.
Skema KUR sendiri dalam
pelaksanaannya melibatkan lembaga perbankan nasional. Dilihat dari data tahun
2017, lembaga perbankan terbesar yang menyalurkan KUR adalah Bank Rakyat
Indonesia (BRI). Sementara untuk penyaluran kredit ritel, BNI menjadi yang
terbesar, diikuti Bank Mandiri dan BRI.
Skema KUR sejatinya menjadi
salah satu konsep pengembangan kapasitas usaha mikro dan menengah oleh
Pemerintah. Hal ini didasari permasalahan klasik yang sering dihadapi di
antaranya: beberapa persyaratan agunan tambahan yang menyebabkan kelayakan
kredit UMKM tidak dipercaya oleh perbankan. Untuk menjawab permasalahan agunan
tersebut, Pemerintah kemudian membuat kebijakan skema kredit program
penjaminan, contohnya KUR.
“Upaya Pemerintah untuk
mengevaluasi ketepatan KUR seyogianya wajib kita dukung bersama. Proses ini
penting, salah satunya untuk menganalisis fleksibilitas KUR sesuai dengan
karakteristik usaha masyarakat setempat”, kata Asisten III.
Dijelaskannya, beberapa
sektor usaha memang memiliki karakteristik yang memerlukan fleksibilitas dalam
pembiayaan. Ada yang mengalami siklus dan periode tertentu, misalnya nelayan
yang dalam mencari sumber daya alam di laut sangat bergantung pada cuaca.
Karena kondisi tersebut,
pendapatan para nelayan pun tidak menentu dan hal itu kiranya perlu dipahami
lembaga keuangan agar dapat memberikan beberapa kelonggaran bagi sektor-sektor
yang memiliki karakteristik tertentu.
Ia juga menghimbau dinas
terkait untuk terus memperbarui data atau identifikasi berbagai macam
karakteristik dari sektor-sektor yang berpotensi dapat dibiayai KUR. Hal lain
yang juga perlu dievaluasi adalah penyaluran KUR agar jangan terlalu fokus pada
pembiayaan di sektor perdagangan saja, melainkan juga harus didorong ke sektor
produktif lainnya, seperti pertanian, industri pengolahan, pariwisata,
perikanan dan ekonomi kreatif seperti usaha rintisan.
“Kita semua berharap, semoga
kita dapat terus memperbaiki kualitas pelaksanaan program KUR, agar manfaatnya
benar-benar berdampak nyata pada peningkatan ekonomi rakyat. Saya berharap para
peserta kegiatan dapat memanfaatkan forum ini untuk menemukan berbagai solusi
atas kendala yang ditemui di lapangan serta menyatukan persepsi untuk
peningkatan kualitas program pada masa mendatang”, harap Asisten III.
Acara kemudian dilanjutkan
dengan pemaparan materi oleh narasumber, diikuti diskusi yang dipandu oleh Kepala
Bagian Ekonomi dan Usaha Daerah Setda Kota Bima Drs. A. Haris.(M)
Post a Comment