Header Ads

Rapat Paripurna DPRD NTB Bahas Postur RAPBD 2019



Mataram, Media NTB - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Paripurna ke IV dengan agenda laporan badan anggaran DPRD NTB dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur NTB dan DPRD NTB, di ruang sidang utama kantor DPRD NTB, Selasa  (27/11/2018).



Rapat paripurna tersebut membahas besaran postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019, yang dibacakan ketua Komisi III DPRD NTB Johan Rosihan, di hadapan seluruh anggota DPRD NTB dan para tamu undangan.



Besaran postur APBD 2019 direncanakan sebesar Rp5,26 triliun dengan rincian besaran pendapatan daerah mencapai Rp5,24 triliun. Pendapatan daerah ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp1,68 triliun, dana perimbangan Rp3,47 triliun, sedangkan lain lain pendapatan daerah yang sah direncanakan mencapai Rp86,34 miliar.



"Kemudian untuk belanja daerah direncanakan Rp5,24 triliun terdiri dari belanja tidak langsung Rp3,11 miliar dan belanja langsung Rp2,13 miliar serta pembiayaan daerah sebesar Rp20 miliar. “Terjadi defisit anggaran Rp650 juta,’’ kata Johan.



Badan anggaran juga menjelaskan turunan anggaran belanja terhadap 15 komitmen untuk mewujudkan NTB Gemilang pada 2019 sebesar Rp564 miliar sebagai berikut: bidang Pendidikan dan kesehatan sebesar Rp407 miliar, bidang pengembangan ekonomi dan industri Rp42,7 miliar, bidang pembangunan sosial dan kebudayaan Rp19,1 miliar, bidang sosial dan lingkungan Rp75,6 miliar, dan pariwisata Rp19,2 miliar.



“Selain untuk mewujudkan 15 komitmen untuk belanja perubahan, sudah dianggarkan juga untuk bencana gempa Rp241 miliar,’’ tutur Johan.



Gubernur NTB Zulkieflimansyah dalam sambutannya mengapresiasi sinergi antar semua pihak dalam mewujudkan akselerasi dan optimalisasi pembangunan di NTB. “Semua aspirasi akan ditindak lanjuti nantinya,’’ ujarnya.



Sementara itu, ketua DPRD NTB Bq. Isvie Rupaedah mengatakan, seluruh pendapat dari anggota komisi akan dipertimbangkan dalam rapat paripurna penetapan APBD 2019. “Semua saran akan dipertimbangkan pada rapat selanjutnya,” kata Isvie.(M)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.