Wajah Oligarki di Balik Mimpi Visi Misi Bima Ramah
Bima,
Media NTB - Akhir-akhir ini, gerakan kaum muda perlahan
mulai menggeliat kembali seiring dengan meluasnya kekecewaan masyarakat pada
rezim penguasa Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Drs. H. Dahlan H. M. Noer
sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bima di Pemerintah Kabupaten Bima.
Namun Meski sifatnya masih
sporadis dan mengusung isu yang berbeda-beda, alurnya mulai jelas pemuda merasa
jenuh, skeptis bahkan pesimis pada pemerintahan Dinda-Dahlan yang sudah
berjalan, selama hampir 3 tahun namun belum ada perubahan yang signifikan, pada
postur daerah Kabupaten Bima saat ini. Ungakap Ismadin sebagai Ketua BEM STISIP
Mbojo Bima. Rabu (28/11).
Lanjut Ketua BEM, Orientasi
kekuasaan Dinda-Dahlan lebih mengarah kepada politik pencitraan dan politik
elitis, sehingga menempatkan rakyat sebagai pemilik mandat di wilayah
pinggiran, Bima RAMAH (Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal) merupakan
formulasi Visi-Misi yang sampai detik ini, belum dirasakan efektivitasnya dalam
meyelesaikan problem kesenjangan sosial maupun ketimpangan sosial yang ada di
Kabupaten Bima.
“Terlebih lagi pemimpin di
Kabupaten Bima ini lebih sibuk bercengkraman dalam zona nyaman elit politiknya
ketimbang memikirkan nasib rakyatnya yang membutuhkan sentuhan hangat dari
pemimpinya. Dengan demikian tidaklah heran jika masih banyak terlihat wajah
kemiskinan yang dialami masyarakat Kabupaten Bima”. Terangnya.
Bahkan meningkatnya korupsi,
kolusi dan nepotisme yang merajalela, pembabatan liar yang menggunduli hutan
lindung di mana-mana, harga bawang merah yang turun drastis padahal komuditas
ini termasuk yang unggulan di Bima, peredaran narkoba yang sulit dibendung,
belum lagi eskalasi konflik semakin meluas hampir di seluruh wilayah Kabupaten
Bima.
“Pertanyaanya adalah
tindakan serta langkah apa yang di ambil oleh pemimpin daerah dalam hal
menangani masalah-masalah tersebut. Bupati dan Wakil Bupati hanya sibuk pada
politik pencitraan yang bertentangan dengan (Askestisme Politik). Perilaku
pemimpin seperti ini berimbas pada mengabaikan tanggungjawabnya dalam
menjalankan tugas sebagai corong legal masyarakat Kabupaten Bima”. Tegasnya.
Diakuinya. Dulu, belum genap
satu tahun masa kepemimpinannya, masyarakat sudah dikejutkan dengan isu yang
beredar luas bahwa ada konspirasi atau persekongkolan dalam merombak pejabat
yang menduduki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Bima. Kebijakan
politiknya yang kontroversial ini, menuai banyak polemik dan banyak kecaman
dari berbagai macam kalangan, baik dari aktivis, mahasiswa, LSM, skademi dan
lain lain.
Perombakan struktur pejabat
OPD yang akhir-akhir ini dilakukan oleh Bupati Bima kian meneguhkan dominasi
kaum elit politik dan sarat berbau transaksional atau jual beli jabatan.
Artinya bahwa yang memiliki modal dan jaringanlah yang besar peluang untuk bisa
mendapatkan posisi atau jabatan di struktur pejabat pada OPD-OPD yang ada di
lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
“Sehingga, wajar saja jika
postur birokrasi berwajah oligarki dan menempatkan pejabat dengan hubungan
nepotisme menyebabkan sumbatan kebijakan yang fokus menyelesaikan persoalan
rakyat. Namun hanya mengamankan kepentingan pundi-pundi ekonomi dibalik nilai APBD
Pemkab Bima yang hampir Rp2 triliun saat ini”.Ujarnya.
Sekarang, kaum muda harus
meneguhkan kembali arah politiknya agar tetap memberi kontribusi bagi
pemerintah dan rakyat di Kabupaten Bima yang kita cintai. Tutupnya.(M)
Post a Comment