Wakil Walikota Bima Sambut Tim Evaluasi Program NUSP-2
Bima,
Media NTB - Kamis, 8 November 2018, tim evaluasi dari
Asian Development Bank (ADB), Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan
Bappenas hadir di Kota Bima dalam rangka peninjauan dan evaluasi atau project
review mission program Neighborhood Upgrading Shelter Project – Phase 2 (NUSP –
2).
Tim diterima oleh Wakil
Walikota Bima Feri Sofiyan, SH, di ruang rapat Walikota Bima, didampingi oleh
Sekda Kota Bima, para pimpinan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tiap Satker
yang terlibat dalam program NUSP.
Program NUSP-2 telah
diinisiasi pengusulannya oleh Pemrintah Kota Bima sejak tahun 2013 lalu pada
saat kedatangan Mr. Wolfgang Kubitzki (perwakilan ADB) dalam rangka loan fact
finding mission lokasi sasaran NUSP - 2.
Program ini dilaksanakan
pada kurun waktu tahun 2014-2018 dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan
perumahan sehat, layak dan berkelanjutan melalui sistem perencanaan yang
terpadu serta meningkatkan kapasitas infrastuktur perumahan dan permukiman.
“Saya sampaikan ucapan
selamat datang kepada tim dari Asian Development Bank dan Kementerian PUPR,
Bappenas serta Kementerian Keuangan yang hari ini berkunjung ke Kota Bima dalam
rangka evaluasi pelaksanaan NUSP - Phase 2 di Kota Bima”, kata Wakil Walikota.
Dijelaskan oleh Wakil
Walikota, masalah permukiman kumuh memang menjadi tantangan bagi Kota Bima,
apalagi untuk kawasan pesisir serta di bantaran sungai.
Luasan kawasan permukiman
kumuh di Kota Bima kini semakin berkurang dari tahun ketahun. Hal ini tidak
terlepas dari dukungan ADB, Bank Dunia, dan Kementerian terkait melalui program
NUSP maupun National Slum Upgrading Programme (NSUP) atau Kota Tanpa Kumuh
(Kotaku).
Mewakili Pemerintah dan
masyarakat Kota Bima, ia menyampaikan ucapan terimakasih kepada Asian
Development Bank dan Kementerian PUPR, Bappenas serta Kementerian Keuangan yang
terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program NUSP-2 di Kota Bima.
Wakil Walikota juga
menyampaikan apresiasi kepada Camat dan Lurah, serta pihak-pihak diluar
Pemerintah yang terlibat mendukung kegiatan ini. Prinsip penanganan kawasan
kumuh di perkotaan memang harus dilakukan melalui kemitraan antara pemerintah,
masyarakat, dan sektor swasta.
Ia berharap pada kegiatan
evaluasi atau project review mission ini, tim evaluasi mendapat gambaran dan
data yang lengkap dari dinas terkait.
“Saya juga berharap kiranya
dapat diidentifikasi hal-hal yang masih menjadi tantangan pelaksanaan program
sejauh ini, agar dapat kita susun langkah strategis untuk solusi atau perbaikan
kedepan”, katanya.
Selanjutnya pertemuan diisi
dengan paparan pelaksanaan program yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Bima Ir. Hamdan, serta diskusi dan arahan
dari tim evaluasi, sebelum akhirnya tim melakukan peninjauan ke lapangan
didampingi Satker terkait.(M)
Post a Comment