Header Ads

Jelang PILKADA, Stop Tipu-Tipu dengan Modus Kunker

Mansyur

Bima, Media NTB - Eks Ketum HMI Cabang Bima, Mansyur menilai Kunjungan kerja (Kunker) yang dilakukan Bupati Bima Hj. Indah Dhayamanti Putri pada awal tahun 2020 ini tidak memililiki output yang jelas dan hanya menghabiskan anggaran.



"Stop tipu-tipu, dengan modus Kunker. Kok dekat-dekat suksesi baru turun dan dekat dengan masyarakat, selama ini kemana?, ujarnya.



Dikatakannya, dari Kunker tersebut tentu ada target dan output. Misalnya target menyerap aspirasi masyarakat. Namun hasil dari aspirasi yang diserap itu tidak akan diakomodir dalam APBD. Pasalnya sudah selesai diketok. Bahkan APBD 2020 tengah berjalan saat ini.



"Efektif Kunker seharusnya sebelum penyusunan APBD 2020, sehingga hasilnya diserap dan diakomodir dalam APBD. Kalaupun sekarang tak mungkin, karena APBD 2020 berjalan dan tidak bisa dieksekusi," katanya.



Mansyur menduga Kunker yang dilakukan tersebut ada unsur,  motif lain politik atau agenda terselubung Bupati Bima dalam menjemput momentum Pilkada 2020. Menurutnya kunker tersebut sama seperti masa kampanye. Yang dimana banyak melibatkan relawan dan tim sukses.



"Dugaan saya tentu ada faktornya.  Seperti Kunker yang banyak dihadiri relawan dan tim sukses Umi Dinda. Kunker menggunakan anggaran negara, bukan dana pribadinya sebagai bakal calon Bupati," katanya.



Dari agenda Kunker tersebut, Mansyur menilai Umi Dinda tidak paham proporsinya. Kapan Bupati bertindak sebagai Bupati dan kapan bertindak sebagai calon Bupati, mobilisasi simpatisan menghabiskan anggaran negara, seharusnya anggaran itu digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat seperti pemberdayaan masyakat.



"Umi Dinda sebagai Bupati seharusnya menunjukkan keberpihakan atau kepentingan untuk masyarakat umum. Bukan kepentingan kelompok dan pribadinya," katanya.



Seharusnya Bupati fokusnya pada masalah-masalah yang dihadapi daerah saat ini. Fokus membenahi kelemahan internal Birokrasi. Bukan fokus pencitraan untuk memenangkan kontestasi. Biarkan konstituen sebagai pemilik hak konstitusi yang menilai layak atau tidaknya Umi Dinda untuk memimpin daerah satu periode lagi.



"Jadi kesimpulan saya melanjutkan Umi Dinda satu periode lagi sama saja melanjutkan kegagalan. Saya mengajak masyarakat Kabupaten Bima untuk lebih objektif dalam menentukan pilihan politik, jangan sampai  terjerumus dalam kubangan yang sama," tutupnya.(NM)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.