Menko Kemaritiman dan Anggota DPR RI Kunjungi Kota Bima
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Jend. TNI (Purn) Luhut Binsar Padjaitan (Kemaja Putih) Sedang Ngobrol Dengan Walikota dan Bupati Bima |
Kota
Bima, MediaNTB.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Jend.
TNI (Purn) Luhut Binsar Padjaitan dan anggota DPR RI Zulkieflimansyah
melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Bima pada hari Selasa, 25 Oktober 2016.
Menko Kemaritiman mengajak serta Deputi III Maritim Ridwan Djamaludin, Brigjend
TNI (Purn) Abdul Kadir Hasan, tenaga ahli Kementerian Koordinator Bidang
Maritim bersama rombongan media dan investor.
Rombongan tiba di bandara
Sultan Salahuddin Bima pada pukul 10.15 WITA, disambut oleh Walikota Bima M.
Qurais H. Abidin dan Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri di ruang tunggu VIP
Kabupaten Bima.
Agenda kunjungan tersebut
adalah melaksanakan pertemuan dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota
Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, serta melaksanakan peninjauan
lapangan ke Pelabuhan Bima.
Dari bandara, rombongan
selanjutnya menuju Paruga Nae Kota Bima tempat berlangsungnya pertemuan. Hadir
pada acara tersebut Wakil Walikota Bima, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kota dan Kabupaten Bima, Dirut PT. Pelindo III, General Manajer PT. Pelindo III
Cabang Bima, Kepala Kantor Syahbandar Pelabuhan Bima, Sekretaris Daerah
Kabupaten Dompu, Sekretaris Daerah Kota dan Kabupaten Bima dan para pejabat
daerah dari berbagai tingkatan, pimpinan BUMN/BUMD serta instansi vertikal,
serta tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, tokoh pemuda dan insan pers.
Pertemuan diisi dengan
penyampaian sambutan selamat datang dari Walikota Bima, pemaparan tentang
kondisi pelabuhan Bima oleh PT. Pelindo III serta arahan dari Menko Kemaritiman.
Walikota menyampaikan ucapan
terima kasih atas kedatangan Menko Kemaritiman dan anggota DPR RI. “Kedatangan
Bapak Menko Kemaritiman dan anggota DPR RI inshaallah bisa menjadi pendorong
percepatan penataan daerah, khususnya kawasan pesisir. Tidak saja untuk Kota
Bima, namun juga untuk Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu”, kata Walikota.
Walikota pun menjelaskan
secara singkat tentang gambaran umum wilayah Kota Bima. Luas wilayah daratan
pesisir Kota Bima kurang lebih 50,78 kilometer persegi, namun yang termasuk
dalam wilayah pengelolaan Kota Bima sekitar 11,48 kilometer persegi, dengan
panjang garis pantai sekitar 26 kilometer.
Untuk kawasan pesisir Kota
Bima, ada beberapa isu strategis terkait perencanaan pembangunan daerah yaitu:
1. penataan wilayah pesisir
sepanjang pantai bagian barat Kota Bima yang merupakan kawasan rawan bencana
banjir;
2. penataan kawasan
permukiman kumuh yang berada di sekitar daerah aliran sungai dan di sekitar
pesisir pantai;
3. pengembangan kawasan
wisata pantai dilaksanakan mulai dari Ni’u hingga Kolo dengan luas kawasan
kurang lebih 22 hektar;
4. pengembangan ruang
evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami pada kawasan pesisir pantai; dan
5. pengembangan kawasan
konservasi dengan menanam mangrove.
“Semua ini terintegrasi
dalam suatu grand design Kota Tepian Air atau water front city”, kata Walikota.
Saat ini Kota Bima sedang berusaha membangun daerah ini sebagai sebuah kota
tepian air dengan 7 titik penataan yaitu: (1) gerbang Ni’u; (2) Lawata; (3) Ama
Hami, yang di dalamnya terdapat pasar semi modern yang telah diresmikan oleh
Presiden pada bulan April lalu; (4) Kompleks Istana Kesultanan Bima dan
Lapangan Serasuba; (5) Pelabuhan Bima; (6) Pantai Ule dan Kampung Nelayan
Bonto; serta (7) Pantai Kolo.
“Dari ketujuh titik ini,
bapak-bapak berkesempatan melihat lima di antaranya yaitu mulai dari pintu
masuk Ni’u, Lawata, Ama Hami, Lapangan Serasuba, dan Pelabuhan Bima yang akan
dikunjungi sesaat lagi. Kami berharap, dalam kunjungan singkat hari ini, Bapak
Menteri dapat memberikan arahan dan pandangan tentang arah penataan daerah
kami, khususnya kawasan pesisir. Tidak hanya untuk Kota Bima, namun juga untuk
Kabupaten Bima dan Dompu”, kata Walikota.
Post a Comment