Warga Hu’u Dompu Demo PT. STM

Dompu, Samadapos.com - Puluhan warga yang tergabung dalam kelompok Lembaga Adat, Asosiasi Pengusaha Lingkar Tambang dan Aliansi Pemerhati Masyarakat Dompu Bersatu, Rabu (22/9/2016), berunjuk rasa (berdemo) di depan Base Camp milik Perusahaan Tambang Sumbawa Timur Mining (PT STM) yang berlokasi di Desa Marada, Kecamatan Hu'u Dompu. Kabupaten Dompu. Hal itu dilakukan mereka dalam rangka menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada PT STM.

Dalam unjuk rasa tersebut, massa aksi menyampaikan beberapa aspirasi dan tuntutan. Diantaranya, mengenai sistim pengrekrutan tenaga kerja yang dinilai tidak terbuka dan Profesional.Tender barang dan jasa yang tidak transparansi. Lintas Koordinasi antara perusahaan, masyarakat dan Pemerintah tidak berjalan sesuai dengan amanat PP No 40 tentang pemberdayaan.

Kurangnya pengawasan Pemerintah terhadap jalannya kegiatan ( operasiaonal, Red) tambang. Selama ini masyarakat tidak bisa mendapatkan informasi jelas dan tidak dibemberikan kesempatan kepada sumber daya lokal terkait pengadaan jasa transportasi yang selama ini dikelola oleh PT TRACK yang berkedudukan di Mataram dan tidak adanya kontribusi buat Daerah Kabupaten Dompu dan Mempertanyakan pratek tanggung jawab sosial Perusahaan implementasi Corporate Social Responsibility(CSR).

"Perusahaan ini (PT STM, Red) sudah jelas menipu masyarakat Dompu, khusunya masyarakat di wilayah Kecamatan Hu'u. Kami tidak ingin perusahaan tambang ini berada di wilayah kami," ungkap Koordinator Lapangan (Korlap), Baharudin, pada saat berorasi di lokasi unjuk rasa.

Baharudin mengaku, bahwa dirinya baru pulang dari Jakarta, untuk menanyakan langsung kepada Menteri Pertahanan dan Menteri Pemberdaya Masyarakat yang berkaitan tentang keberadaan Tambang yang diduga belum memiliki ijin resmi dari pemerintah.pusat.

Bahruddin juga membeberkan persaoalan yang berkaitan dengan anggaran yang di keluarkan oleh PT. STM senilai Rp. 100 Juta. Dimana anggaran tersebut  seharusnya di kelolah oleh Desa-Desa. Namun kenyataannya sampai  saat ini, hal itu belum terlaksana (tidak ada realisasi) ke Desa-Desa dan malah dikelola oleh tambang itu sendiri."Ini sama saja pembohongan yang dilakukan oleh PT. STM," tudingnya.

Bahrudin menegaskan, bahwa mengenai pembangunan masjid-masjid yang ada di wilayah Kecamatan Hu'u, pihaknya tidak perlu mengemis di jalan dan meminta sumbangan dari masyarakat. Sebab, kata dia, wilayah Kecamatan Hu'u sudah mempunyai PT. STM yang harus ikut memberikan kontribusi dalam membangun masjid tersebut.

"Tenaga kerja lokal di PT STM hanya di gaji senilai Rp. 1 sampai 2 Juta per-orang. Padahal mereka seharusnya diberikan gaji yang layak sebesar  Rp. 3 sampai 5 juta.  Gaji yang diberikan perusahaan ini sangat rendah dan tidak pantas untuk masyarakat Hu'u yang mempunyai aset terbesar yang ada di Kabupaten Dompu," tuturnya.

Disela waktu, Perwakilan Pemberdaya Masyarakat Dompu, Junaidin S.Pd, melalui orasinya juga mengatakan, bahwa PT STM tidak melakukan perekrutan tenaga kerja yang ada di lingkungan Kabupaten Dompu, khususnya di wilayah Kecamatan  Hu'u."Janji PT STM untuk merekrut tenaga lokal, sampai saat ini belum ada realisasinya dan kami sangat kecewa terhadap PT. STM," ungkanya.

Maka itu, Junaidin meminta agar  Pemilik PT STM agar segera memecat  (H Iswan dan Ulya, Red) dari perusahaan tersebut. Sebab kata dia, selama ini mereka tidak pernah memikirkan apa yang menjadi hak - hak masyarakat  Kecamatan Hu'u.

"Dengan dikeluarkannya kepala security (Islan, Red) yang merupakan putra asli Dompu, menunjukan bahwa PT STM tidak menghargai pekerja lokal. Kenapa dia di usir dan kenapa orang Sumbawa yang harus menjadi kepala security. Ini sama saja termasuk kejahatan dan kami minta PT. STM bertanggungjawab," pintanya.

Sementara, Humas PT STM, Aulya, dihadapan massa aksi menjelaskan, bahwa pihaknya tidak berani melakukan (membuat) keputusan yang berkaitan dengan perekrutan tenaga kerja."Semua harus ada proses dan membutuhkan waktu karena perusahaan juga masih dalam tahap explorasi," jelasnya saat beraudensi dengan massa aksi.

Aulya meminta, meminta kepada masa aksi untuk bisa bersabar. Sebab perekrutan tenaga kerja, pasti akan lebih banyak untuk kedepanya. Mengenai dengan PT. TREK itu di kontrak selama 2 tahun dan bekerjasama dengan PT.STM.

"Alasan kami tidak memilih kendaraan lokal, karena kendaraan.lokal tidak memiliki kekuatan. Terutama dari segi standar kendaraan. Tapi apabila nanti sudah selesai kontraknya, nanti kami akan berusaha menerima kendaraan lokal mikil masyarakat  yang sesuai dengan standar perusahaan," terangnya.(SP.05)