Peringati Hari IWD 2017, SMI Dompu Gelar Unjukrasa
Ilustrasi |
DOMPU,
MediaNTB.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam
Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) cabang Dompu,
Rabu (8/3/2017) menggelar aksi unjukrasa (unras) di bundaran pasar
Kabupaten Dompu. Itu dilakukan mereka dalam rangka memperingati hari
International Woman Day (hari perempuan sedunia) Tahun 2017.
Koordinator Lapangan (Korlap),
M Ikbal, melalui orasi mengatakan,
sekitar bulan - bulan ini pada tahun lalu, Dana Moneter Internasional (IMF) mengeluarkan
laporan tentang pertumbuhan produk domestik brotu global yang mengecewakan.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump sendiri,
lewat kebijakanya untuk menarik diri dari perjanjian - perjanjian dagang
yang sudah di sepakati AS, akan
menghambat laju pertumbuhan ekonomi global.
"Pukulan lebih besar
juga akan dirasakan oleh perekonomian dunia saat Pemerintah AS mulai
menghancurkan berbagai norma dan kelembagaan yang selama ini mengendalikan
pasar, " ungkapnya.
Menurut M. Ikbal, angka
ketimpangan social ekonomi akan semakin tajam di hari - hari depan. Hal ini
akan semakin diperparah dengan data, bahwa dunia sedang di hadapkan pada rekor
baru pengangguran global sebesar 200 juta jiwa (data ILO, Red)
di akhir 2016. Ketimpangan tidak hanya menyentuh rana pengangguran saja,
namun juga berdampak besar bagi seluruh sektor, tak terkecuali perempuan.
"Bagi perempuan yang
berada di tingkat ekonomi dan sosial yang lemah (dan ini mayoritas, Red)
kebijakan liberalisasi ekonomi justru semakin memarjinalisasi dan kemiskinan
mereka, " tuturnya.
Tidak hanya itu, lanjut M. Ikbal, paket kebijakan ekonomi Jokowi - JK menjadi
masterplan baru bagi liberalisasi ekonomi di Indonesia. Berbagai macam
perombakan regulasi pro kau modal, menempatkan perempuan untuk direkrut sebagai
buruh karena gajinya lebih murah, lebih
"manut" (tidak banyak protes,
Red) lebih mudah di manipulasi dan lebih sering berhenti bekerja dengan
alasan menikah atau punya anak. Sehingga perusahaan tidak terbebani oleh
jaminan sosial dan kesehatan atau pensiun.
"Iplementasi hak cuti reproduksi
bagi buruh perempuan yang diatur dalam UU nomor 13/2003 pasal 81 - 84 , sangat
lemah dalam menjawab hak - hak buruh perempuan pada umumnya, " tuturnya.
Ditambahkan M. Ikbal, pada
tahun 2016 di Indonesia terdapat sekitar 128,72 juta penduduk perempuan (49,8
persen,Red) dari sekitar 258,7 juta penduduk. Berati secara nasional, kata dia,
tedapat 99 perempuan per-100 laki-laki, namun dibalik angka demografi
tersebut terdapat suatu persoalan besar yaitu ketimpangan gender. Laporan
program pembangunan perserikatan bangsa - bangsa (undp) menunjukan, secara
global indeks ketidakadilan gender (ikg) sebesar 0, 449 pada tahun 2014. IKG
adalah suatu ukuran yang menangkap kehilangan kesempatan yang disebabkan oleh
ketimpangan dalam hal kesehatan reproduksi, partisipasi politik, pendidikan,
dan kesempatan kerja.
"Semakin baik dalam
meningkatkan partisipasi perempuan untuk pencapaian kesejateraan dan keadilan
sosial. UNDP (2015, Red) melaporkan bahwa di antara delapan negara asia
tenggara, IKG paling rendah terdapat di Singapura (0,088 urutan ke 13 secara
global), disusul Malasya, Vietnam,
Thailand, Myanmat, Filipina dan Kamboja serta paling tinggi di Indonesia
(0,494, urutan ke 110 secara global). Artinya,
ketimpangan dalam bidang partisipasi politik, pendidikan, angkatan kerja
serta hak - hak kesehatan reproduksi adalah paling parah di Indonesia, "
jelasnya.
Hasil survei demografi dan
kesehatan indonesia 2012 (badan pusat statistik 2013, Red) menunjukan bahwa para perempuan pedesaan usia
15-49 tahun mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan maternal yang lebih
rendah, tidak pernah sekolah, berasal
dari keluarga miskin dan tinggal di wilayah terpencil. Hal ini sama parahnya
seperti yang dialami buruh perempuan yang banyak tinggal di pinggiran perkotaan
maupun buruh perkebunan. Hak - hak kesehatan reproduksi sering diabaikan oleh
pengusaha, tunjangan maternitas di pangkas bahkan yang lebih buruk, kaum buruh
perempuan banyak mengalami pelecehan seksual di dunia kerja.
Gerakan rakyat yang sejak
lama memperjuangkan pembebasan manusia dari penghisapan kapitalisme, sudah
semestinya memperhatikan isu - isu kesetaraan gender seperti kesehatan
reproduksi, memberikan kesempatan yang
lebih luas dalam partisipasi perempuan dalam hal berpolitik, meningkatkan
pencapaian perempuan dalam bidang pendidikan dan memberi akses seluas - luasnya
dalam hal kesempatan kerja dan menjamin hak - hak kesehatan reproduksi bagi
buruh perempuan.
"Keadilan
generasi, sosial, ekonomi dan wilayah
dalam hal kesehatan produksi, partisipasi perempuan dalam politik, pendidikan
dan kesempatan kerja merupakan salah satu factor kunci untuk memajukan
peradaban, keadilan sosial dan kesejateraan suatu bangsa yang baju dan
bermartabat, " teragnya.
Momentum IWD yang
diperingati setiap tanggal 8 Maret, pada awalnya dipatik oleh gelombang
perjuangan kauh buruh eropa yang menuntut perbaikan kondisi kerja dan
penghapusan diskriminasi social. Buruh garmen yang mayoritas buruh perempuan
pada waktu itu menjadi salah satu pelopor gerakan social, hingga isu perjuangan rakyat meluas soal
demokrasi, pendidikan, layanan kesehatan dan hak berpolitik.
Maka itu, melalui Unras ini SMI Dompu menyampaikan
beberapa aitem tuntutan. Antara lain,
Lawan sistem pasar bebas dan Mea. Berikan hak kesehatan reproduksi,
partisipasi politik, pendidikan dan kesempatan kerja kepada perempuan. Lawan
kapitalisasi pendidikan. Hapus sistem uang kuliah tunggal, berikan transpirasi
anggaran pendidikan dan jaminan kebebasan berserikat serta beraspirasi di
lingkungan kampus. Hentikan kekerasan terhadap gerakan rakyat (Kriminalisasi
buruh, kriminalisasi dan Drop out mahasiswa, kriminalisasi tani). Tolak politik
upah murah, cabut PP 78/2015 dan berikan
hak - hak kesehatan bagi kaum buruh. Berikam jaminan sosial terhadap pemuda, KMK
dan keluarga nelayan. Gerakan mahasiswa, buruh,
tani, KMK dan sektor rakyat
lainya bersatu dalam peringatan IWD tanggal 8 Maret 2017 dengan turun ke jalan
dan kepung pusat pusat ekonomi maupun pusat pemerintahan.
"Solusinya yaitu, wujudkan reforma agraria sejati.
Nasionalisasi aset - aset strategis di bawah kontrol rakyat. Bangun industralisasi nasional kuat dan
mandiri. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan.
Saatnya bangun alat politik rakyat sejati untuk pembebasan nasional melawan
imperalisme, " tandasnya.
Sebelumnya, pantuan langsung
Berita11.com melaporkan, sebelum
berunjuk rasa massa aksi berkumpul di bundaran pasar dompu. Kemudian, massa
aksi bergegas dan menuju perepatan cabang lampu merah samping kantor Dikpora
Dompu dan langsung berorasi sambil membagikan selebaran hari peringatan
perempuan sedunia (IWD) Tahun 2017 kepada para pengendara yang melalui jalur
lokasi unras.(Rul)
Post a Comment