Tangani Krisis Air Bersih, Bupati Pimpin Rakor Tingkat Regional NTB

      

BIMA, Media NTB - Krisis air bersih yang saat ini melanda beberapa kecamatan mendapat perhatian khusus pemerintah Kabupaten Bima. Untuk menangani masalah tersebut, Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri  Selasa (22/8) memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Bencana Krisis Air Bersih Kabupaten Bima di Ruang Gili  Hotel Lombok Raya Mataram.

Rakor lintas sektoral penanganan krisis air bersih tersebut dihadiri sejumlah instansi terkait yaitu Kepala Dinas Perumahan & Permukiman Prov. NTB, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Dirjen Cipta Karya Satker PSPAM,  Dinas ESDM Provinsi NTB, PLN Wilayah NTB. Tampak pula hadir Kepala Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman, Kepala BAPPEDA, Kabag AP Setda Kab Bima, PC/DC PAMSIMAS, serta Mediator.

      

Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri yang langsung memimpin rakor tersebut memaparkan, “Pemerintah  daerah berkomitmen untuk menyelesaikan krisis air minum di Kabupaten Bima, khususnya di Desa Doridungga dan Desa Rade.

            

Di Desa Doridungga akan dialokasikan dana APBD Kabupaten Bima dari anggaran tidak terduga (tanggap darurat yang besaran anggarannya  akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan”.  Untuk kepentingan tersebut tim terpadu lintas sektoral  akan segera menindaklanjuti pekerjaan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati”. Jelas Bupati.

      

Rakor yang dipandu oleh Hadi Santoso ST, MM tersebut,  menyepakati bahwa “khusus untuk penanggulangan secara cepat krisis air minum di desa Doridungga yang diperkirakan menyerap anggaran lebih dari Rp. 400 juta maka akan diterapkan pola kolaborasi dari 3 pos anggaran yaitu APBD II, Pamsimas dan APBDesa.

       

Secara teknis Kepala pelaksana BPBD Provinsi NTB Ir. H. Mohammad Rum, MT pada Rakor tersebut menyatakan komitmen untuk membantu mengatasi krisis air bersih melalui pengeboran air dalam. “Jika hasil survey geolistrik yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB beberapa waktu memungkinkan untuk dilaksanakan. Namun jika secara teknis pengeboran tersebut tidak memungkinkan, maka BPBD Provinsi NTB tetap membantu anggaran kegiatan penanganan air bersih”. Terangnya.

        

Dalam kerangka kolaborasi tersebut, PT. PLN Wilayah NTB menyanggupi pemasangan jaringan listrik dengan daya supply 33.000 watt dengan skema tarif sosial sebesar Rp.900 per kwh untuk mensuplai kebutuhan listrik mesin pompa air di Desa Doridungga.

      

Sementara, Pamsimas melalui Koordinator Provinsi Ir. H. Srie Harnaka Umaryaka memaparkan, “Pamsimas dalam jangka panjang berkomitmen menuntaskan krisis air bersih di Desa Doridungga dengan total cakupan 100% air dinikmati oleh warga secara bertahap hingga tahun 2019.

       

Dikatakannya Srie, “sesuai data yang ada, dana Pamsimas yang tertuang dalam dokumen rencana kerja masyarakat di desa setempat sebesar Rp. 343 juta yang terdiri dari Rp. 240 juta Bantuan Langsung Mandiri (BLM) APBN, Rp. 34 juta APBDes dan Rp. Rp 68 juta lebih komponen inkind dan incash yang akan dialokasikan untuk jaringan perpipaan”.

      

Pamsimas NTB memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Rakor penanggulangan krisis air bersih di Kabupaten Bima sebagai langkah maju dan menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam mengatasi krisis air”. Pungkasnya.(M)