Dukung Program Kerja PKK, Pemprov NTB Support dengan Anggaran

Mataram, Media NTB - Tim Penggerak PKK Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, pada program kerja tahun 2019 membawa misi NTB Gemilang. Yaitu, memperkuat peran perempuan dalam keluarga, khususnya Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)  dan PAUD Holistik Terintegratif.

Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Provinsi NTB akan mengalokasikan sejumlah Anggaran pada APBD tahun 2019. Besaran Anggaran tersebut sesuai dengan yang telah diajukan. Dengan dukungan anggran itu, diharapkan seluruh program kerja TP PKK yang telah dirancang dapat berjalan baik di tahun 2019 mendatang.

Harapan itu disampaikan Ketua TP PKK Provinsi NTB dalam Rapat Anggaran Terbatas yang membahas secara detail program kerja TP PKK Provinsi NTB tahun  2019. Rapat tersebut Kepala Bapeda Provinsi NTB, Ir. H. Ridwansyah dan Kepala DPMPD DUKCAPIL NTB Dr. H. Ashari, SH, MH, di Pendopo Gubernur NTB, Kamis (25/10/2018).

"Ke depan kita fokus saja pada program kerja di Pokja masing-masing dan memaksimalkan program-program tersebut untuk mendukung 6 indikator yang belum tercapai tahun ini,” ujar Hj. Niken.

Hj. Niken menjelaskan pada tahun 2019 program kerjanya dibagi menjadi 4 Kelompok kerja (Pokja), yang fokus dalam bidang masing-masing. Seperti Pokja 1 yang diharapkan fokus dalam proyek pembentukan KUA percontohan di Pulau Lombok dan Sumbawa,  sosialisasi PAAR dan pembinaan Majlis Taklim. Pokja 2 gugus tugasnya diharapkan lebih sinergis dalam mencetak Generasi Emas melalui PAUD HI, selain sosialisasi B2SA. Pokja 3 juga memiliki tugas mempersiapkan lomba Halaman, Asri, Teratur Indah dan Nyaman (Lomba Hatinya) PKK, dan yang terpenting keberhasilan IVA test dan Posyandu yang menjadi fokus utama Pokja 4.

Kepala Bappeda menyampaikan, dalam perencanaan anggaran TP PKK, tidak perlu dipikirkan dulu seberapa besar anggaranya. Tapi siapkan dulu programnya, sehingga money follow program. Ia menegaskan esensi semangat pemberdayaan perempuan yang diusung PKK dan Pemerintah daerah, dalam meningkatkan indeks ketahanan keluarga menjadi indeks keberhasilan kinerja, dan menjadikannya icon kinerja utama, dapat memberi branding kegiatan PKK yang sangat relevan dengan kondisi NTB. Terutama dalam bidang ekonomi, social dan kesehatan masyarakat.

Ridwansyah berharap, citra PKK yang selama ini terkesan sebagai organisasi wanita konvensional, akan diubah menjadi organisasi wanita yang lebih modern, dengan didukung oleh perkembangan tekonologi yang akan diintegrasikannya website PKK Provinsi ke Kabupaten/kota se-NTB.

Sedangkan Kepala DPMPD DUKCAPIL menambahkan "Kami memiliki program "Si Gadis Desa" yang sedang kami urus MoU-nya, dan diharapkan terintegrasi juga dengan 995 Desa di NTB. Program tersebut dapat mendukung kinerja Ketua TP PKK, untuk memantau kinerja PKK di tingkat Kecamatan dan Desa secara real time. "Proyek besar yang diagendakan TP PKK Provinsi NTB tahun 2019 ini, tentu masih memerlukan persetujuan dari DPRD untuk pengesahan anggaran,” tambahnya.(M)