HBK : Saya Pasti Dukung Program Zul-Rohmi di NTB
Mataram,
Media NTB - Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD)
Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) menegaskan, beragam kritik yang
disampaikan para anggota Dewan, baik di tingkat nasional maupun daerah harus
disadari dan didasari sebagai fungsi kontrol agar roda pemerintahan bisa
berjalan diatas rel yang benar.
Namun kritik dan sorotan
untuk pemerintah juga harus disertai dengan data dan fakta yang akurat, bukan
sekadar karena tendensi tertentu.
"Ya, fungsi Dewan khan
memang menjadi mitra yang mengontrol dan mengawasi roda pemerintahan. Salah
satu tugasnya adalah mengkritisi kebijakan dan program pemerintah agar berjalan
sesuai yang direncanakan. Tapi, kritik juga harus berdasarkan data dan
fakta", kata HBK di Kantor Pemenangan HBK, Jalan Kulintang III, No. 3,
Kota Mataram , Selasa (12/11).
HBK yang maju menjadi Caleg
DPR RI dari Partai Gerindra untuk Dapil NTB-2/Pulau Lombok, dengan nomor urut-1
ini mengatakan, jika ia terpilih dan dipercaya duduk di kursi DPR RI kelak, hal
itu juga yang akan didorong dan dilakukannya kelak.
Pun demikian dengan di
Provinsi, juga Kabupatan/Kota se NTB, HBK mengatakan, ia akan mengerahkan
kekuatan Partai Gerindra untuk melakukan fungsi kontrol dengan cara yang
cerdas.
HBK akan terus mendorong dan
memimpin jajaran pengurus maupun Fraksi Partai Gerindra di semua tingkatan,
baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk menjadi mitra strategis bagi
keberlangsungan pembangunan yang baik.
"Partai Gerindra
hendaknya memberikan jalan keluar yang baik terhadap setiap program pembangunan
di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan agar rakyat bisa melihat
dan merasakan hasil-hasil pembangunan. Kita butuh kesejukan, kekompakan dan
kebersamaan dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat kita",
tukasnya.
Ia menekankan, mengkritisi
kebijakan pembangunan penting dilakukan dalam konteks cek and balance agar arah
kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Hal ini sangat penting untuk
mulai dilakukan, agar pembangunan sistem demokrasi bangsa ini tetap terukur dan
berjalan dalam koridor-koridor ke-Indonesiaan.
"Sudah saatnya, kita
bikin politik cerdas, yang mengutamakan kepentingan masyarakat diatas
kepentingan pribadi maupun golongan. Masyarakat kita harus menjadi prioritas
utama dalam perjuangan kita memakmurkan dan mensejahterakan mereka",
tukasnya.
HBK mengungkapkan, hal itu
juga sudah mulai dilakukannya di NTB, dimana jajaran DPRD dari Partai Gerindra
dan para politisi Partainya di daerah harus memberikan dukungan yang penuh
kepada program2 Pemerintah yang pro rakyat.
"Saya juga mendukung
pemerintahan Zul-Rohmi di NTB, terlebih untuk program-program di sektor
pertanian. Sebab sektor ini bisa menjadi sumber kekuatan terbesar kita,"
kata dia.
Namun demikian, papar HBK,
dukungan tersebut bukan berarti bebas kritik. Kritik pun bukan berarti bebas
nilai-nilai.
HBK menekankan, kritik dan
saran DPR harus memiliki makna konstruktif. Artinya, disamping kritik, harus
ada juga solusi-solusi yang ditawarkan dalam rangka perbaikan.
"Kalau semangat ini
bisa ditanamkan, maka dendam pasca kompetisi atau pertarungan juga bisa
diminimalisir, sehingga setelah kompetisi atau pertarungan itu selesai, maka
semua komponen bangsa akan kembali ke posisinya masing-masing dan membangun
masyarakat bersama-sama, saling mengisi dan melengkapi", katanya.
HBK menambahkan, pada prinsipnya
Partai Gerindra menginginkan agar hasil-hasil pembangunan di Provinsi maupun
Kabupaten/Kota bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak agar IPM NTB bisa
sejajar dengan Provinsi lain.
"Untuk itu, sebagai
anggota DPR-RI kelak, saya akan bahu membahu dengan anggota DPR-RI dari Dapil
NTB lainnya untuk memajukan dan berbuat yang sebesar-besarnya demi kemakmuran
dan kesejahteraan masyarakat NTB. In shaa Allah, saya bisa menjadi perekat dan
penyemangat bagi anggota-anggota DPR-RI dari Dapil NTB lainnya". Tutupnya.(Uchok)
Post a Comment