Lomba Penghargaan Pembangunan Daerah, Ini Catatan Tim Penilai
Bima,
Media NTB - Tim Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah
(PPD) Tingkat Provinsi NTB yang terdiri dari Dr. Siti Hilyana, Dr. Prayitno
Basuki dan Badaruddin, S. Si, Mec.Dev, MA dan melakukan penilaian Senin (25/2)
di kantor Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima memberikan beberapa catatan.
Ketua Tim, Dr. Siti Hilyana
saat memberikan masukan terhadap presentasi mengungkapkan, "Pemerintah
daerah perlu melihat inovasi baru sektor untuk mengurangi kesenjangan, dan
seberapa besar peran perangkat daerah melahirkan inovasi.
Berdasarkan pemaparan Kepala
Bappeda, bahwa sektor pertanian masih merupakan penyumbang terbesar dengan 46%
dari PDRB. Jika sektor pertanian sebagai basis, harus ada upaya pemerintah
mengembangkan nilai komoditas strategis seperti bawang". Terang Siti Hilyana.
Badaruddin, S. Si, Mec.Dev,
MA, yang turut menelaaah pemaparan Kepala Bappeda menjelaskan bahwa Kabupaten
Bima berhasil masuk nominasi 3 besar penilaian.
Kualitas perencanaan di
tingkat provinsi dan kabupaten harus terus menerus ditingkatkan, apalagi pemerintah
akan memberikan dana insentif pagi provinsi yang berhasil masuk posisi 3 besar
penilaian perencanaan.
"Oleh karena itu,
kehadiran tim di Kabupaten Bima untuk mempertajam beberapa substansi yang perlu
dibahas". kata Badaruddin.
Berkaitan dengan dokumen
perencanaan, ada beberapa hal yang menjadi catatan terkait upaya ke depan untuk
meningkatkan kualitas perencanaan. "Evaluasi ini penting untuk mengetahui
kekurangan yang perlu dibenahi". Jelas Badaruddin.
Dirinya juga berharap agar
pemanfaatan aplikasi dalam tata kelola perencanaan pembangunan daerah
dioptimalkan.
"Dengan aplikasi
perencanaan berbasis elektronik (e-planning), konsistensi perencanaan lebih
terukur dan terintegrasi, sehingga apa yang menjadi program prioritas Bupati
dapat lebih didorong". ungkapnya.
Penilai lainnya, Dr.
Prayitno Basuki secara khusus menelaah indeks pembangunan manusia (IPM) di
Kabupaten Bima dalam penjelasannya dihadapan Kadis Kominfostik beserta para
Kepala Perangkat Daerah terkait, camat, tokoh masyarakat dan perguruan tinggi
tersebut mengatakan, dalam IPM, pendidikan dan kesehatan menjadi tolak ukur
keberhasilan pembangunan, karena itu perlu ditampilkan secara spesifik.
Dr. Prayitno juga secara
khusus memberikan atensi terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
Menurutnya, SILPA tidak
boleh lebih besar dari 4 persen, karena jika komponen ini besar, maka akan
menghilangkan momentum pembangunan selama satu tahun yang seharusnya dinikmati
secara maksimal oleh masyarakat, karena harusnya dimanfaatkan.(M)
Post a Comment