NTB Dapat 3 Proyek Nasional, Ini Penjelasan Bang Zul dan Menteri PPN
Diterimanya ketiga usulan
Pemprov NTB tersebut terungkap saat Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur NTB dan
Gubernur se-Sulawesi yang dilakukan secara virtual, Selasa (23/2/2020) dari
ruang kerja kantor Gubernur NTB di Mataram. Rakorgub ini difasilitasi
Kementerian PPN/Bappenas RI yang juga menghadirkan pejabat eselon I dan II
Bappenas RI, Gubernur dan Kepala Bappeda di NTB dan 6 provinsi
se-Sulawesi.
Gubernur Zulkieflimansyah
lebih lanjut dalam Rakorgub tersebut lebih detail mengungkapkan, khusus untuk
pembangunan RS Mandalika yang areanya berdekatan dengan sirkuit harus menjadi prioritas utama untuk segera
dituntaskan pembangunannya, mengingat gelaran MotoGP, dalam hemat Doktor
Ekonomi Industri ini akan digelar tahun 2021. Alasannya, pelaksanaan event
dunia MotoGP yang menghadirkan pembalap-pembalap kawakan dunia disertai para
penonton dari negara-negara di dunia ini jika terjadi sesuatu (kecelakaan, red)
harus segera mendapatkan perawatan di RS Internasional Mandalika.
Mantan Anggota DPR RI 3
periode ini juga mengungkapkan alasan dipercepatnya penuntasan pembangunan RS
Mandalika ini atas perintah Presiden Jokowi yang disampaikan melalui Kemenkraf
RI, Sandiaga Uno, saat berkunjung ke
Mandalika Resort agar pelaksanaan MotoGP ini bisa terlaksana 2021 ini dan menghadirkan penonton
yang cukup banyak.
“Karena itu segala fasilitas
yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan MotoGP ini termasuk pembangunan RS
Mandalika juga bisa dipercepat,” beber Gubernur.
Usulan berikutnya, lanjut
Bang Zul sapaan akrab orang nomor satu di NTB ini yakni mewujudkan “NTB
Hijau" melalui gerakan reboisasi
atau menghijaukan kawasan hutan-hutan yang kritis di NTB. Dampak positif dengan
NTB Hijau ini diharapkan ketersediaan air bisa dipenuhi sehingga kesinambungan
pembangunan dengan hutan yang tetap lestari bisa diwujudkan dengan baik.
“Kita rencanakan dalam
program NTB Hijau ini kita rencanakan luas areal yang direboisasi 200 ribu
hektar. Diharapkan program ini bisa terlaksana dengan baik,” ungkap bang Zul.
Usulan terakhir yang
disetujuai adalah terkait daya saing ekonomi. Program ini sebelumnya pernah
menjadi penekanan Presiden Jokowi namun hampir dilupakan. Yakni Science
Technology.
Menurut Gubernur, hadirnya
Science Techno Park (STP) sebagai wujud implementasi industrialisasi di NTB
ingin lebih disempurnakan dengan menjadi inkubator bisnis yang lebih produktif
dan di NTB saat ini sudah dinilai berhasil.
“Bukti keberhasilan tersebut
saat ini telah mampu mendorong lebih dari 5000 UMKM dengan produk-produk
industri yang sudah berkembang pesat. Mudah-mudahan dengan banyaknya inkubator
bisnis ini akan menghasilkan UMKM-UMKM yang menghasilkan daya saing ekonomi,
sehingga bisa lebih kompetitif dan berdaya saing di masa yang akan datang,”
Gubernur menjelaskan.
Sebelumnya, Menteri
PPN/Kepala Bappenas, Dr. H. Suharso Monoarfa menjelaskan, Rapat Koordinasi
Gubernur (Rakorgub) ini dilakukan dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) 2022. Rakorgub tahun
2021 ini merupakan tahun kedua penyelenggaraannnya. Rakorgub ini merupakan inovasi Kementerian
PPN/Bappenas untuk melibatkan para Gubernur dalam mematangkan rencana kerja
sejak awal, sebelum RKP dan Pagu Indikatif ditetapkan. Hal ini berbeda dengan
tahun-tahun sebelumnya, dimana keterlibatan aktif para gubernur dilakukan
setelah penetapan RKP tiap tahunnya dan Pagu Indikatif melalui rangkaian
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Rakorgub ini juga untuk
menyusun perencanaan pembangunan nasional sehingga bisa membuat skala prioritas
terhadap penyusunan APBN 2022 yang benar-benar menjadi kebutuhan daerah yang
disesuian dengan dengan ketersediaan fiskal APBN dan APBD masing-masing.
Selain itu kata Menteri,
perioritas utama pelaksanaan pembangunan tahun 2022 yakni memulihkan atau
mereformasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Reformasi struktural sosial
masyarakat, termasuk menekan angka penularan Covid-19 termasuk lebih
digencarkannya penerapan protokol kesehatan dan gerakan vaksin Covid-19.
Menteri yang diketahui lahir
dan besar di Mataram NTB ini juga telah menerima usulan proyek pembangunan NTB
2022. Diantaranya, proyek jalan bay pas akses Mandalika dan pembangunan
jembatan Samota. Kedua usulan proyek ini sudah diterima dan saat ini dalam tahap
rekonstruksi.
Menteri juga mengungkapkan
faktor penghambat pembangunan di NTB diantaranya terkait dengan ketersediaan
SDM sektor kesehatan, SDM-SDM pendukung ekonomi industri untuk ekspor hasil
olahan masyarakat pelaku UMKM. Selain
itu daya dukung infrastruktur pariwisata, infrastruktur dasar dan infrastruktur
pendukung home industry dan lainnya terkait dengan percepatan pertumbuhan
ekonomi masyarakat NTB.(her-ikp-Kominfotik).
Post a Comment