Uni Eropa Jajaki Dukungan Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif
Bima, Media NTB - Uni Eropa bekerjasama dengan
YAPPIKA-ActionAid (YAA) sebagai organisasi induk dalam pengelolaan Program Promosi Prakarsa
Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas di Indonesia
(Promoting Civil Society-led Initiatives for Inclusive and Quality Education in
Indonesia/Pro-InQluEd)
Dalam
program ini YAA bermitra dengan 3 organisasi lokal, yaitu GEMAWAN di Kabupaten
Sambas, SOLUD di Kabupaten BIMA, dan Yayasan Bahtera di Kabupaten Sumba Barat.
Policy
Advocacy Compaign Pro-InQluEd Bima A.
Anas Kamis (18/10) dalam pada pertemuan
persiapan di Ruang Kerja Kabag Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur (OPA) Setda Kabupaten Bima menjelaskan, kehadiran program ini ditujukan untuk
mempromosikan tata kelola dan akuntabilitas yang baik di sektor pendidikan
dasar di Indonesia, melalui keterlibatan
masyarakat sipil yang aktif dalam proses pembangunan publik.
Dikatakan
Anas, "sebelumnya tanggal 21 Juni 2018 telah ditandatangani
Perjanjian Kerja Sama antara
YAPPIKA-ActionAid dengan Ditjen Dikdasmen Kemdikbud.
"Sebagai
tindak lanjut dari ditandatanganinya dokumen perjanjian kerjasama
tersebut, maka perlu diadakan pertemuan
dengan jaringan masyarakat sipil (CSO)
untuk membahas rencana kerja dan sinergi Program Pro-InQluEd".
terang Anas.
"Sejauh
ini sudah dilakukan 3 kali pertemuan awal dengan para pemangku kepentingan pemerintah seperti kepala sekolah, UPTD
kecamatan, OPD terkait.
Pertemuan
Kamis (18/10) dengan para stakeholder pemerintah daerah (Dinas Dikbudpora,
Dikes, Disdukcapil, Diskominfostk, RSUD, Bagian OPA Setda) ditujukan untuk menyamakan persepsi tentang mekanisme
kerja, kelembagaan dan pemetaan tugas
yang akan dilaksanakan.
Disamping
memahami tentang Program Pro-InQluEd di Kabupaten Bima, pertemuan Kamis (18/10)
juga memyepakati dibentuknya pusat pengaduan pelayanan publik tingkat kabupaten
Bima ". Jelasnya.
Rangkaian
pertemuan tersebut diharapkan lebih memperkuat komitmen dan kerjasama dalam
mendorong Program Promosi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif dan
Berkualitas (Pro-InQluEd. Juga agar
stakeholder pemerintah selalu konsisten dalam pengawal proses pelaksanaan
program selanjutnya di Kabupaten Bima".
Tutup Anas.(M)
Post a Comment