Gubernur NTB Dukung Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara
Bima, Media NTB - Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah didampingi Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Sekda, Ir. H. Rosiady Sayuti, Ph.D dan sejumlah kepala OPD menerima kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Selasa (12/02/2019). Jajaran BAKN yang dipimpin Ketuanya, Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM. dan rombongan diterima Gubernur di Ruang Kerja Gubernur.
Kehadiran Jajaran BAKN itu
dalam rangka membangun kerjasama terkait pengelolaan keuangan negara. Sehingga,
dengan pengelolaan yang baik, sesuai peraturan yang berlaku, maka dapat
meminimalisir kerugian negara. BAKN juga memiliki tugas untuk menelaah hasil
Temuan dari BPK atas kerugian keuangan Negara di daerah, baik provinsi maupun
kabupaten/Kota di Indonesia.
Gubernur menyampaikan
dukungannya terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Sehingga
katanya, kehadiran jajaran BAKN ke NTB
tersebut merupakan hal positif, apalagi
setelah NTB dilanda musibah gempa beberapa waktu lalu. Menurutnya, BAKN
merupakan salah satu institusi yang luar biasa.
"Parlemen kita akan
sangat powerfull kalau BAKNnya maksimal dan optimal," ungkapnya. Ia yakin
dan optimis, dengan kapasitas anggotanya
saat ini, ke depan BAKN dapat lebih baik.
Doktor Zul, sapaan akrab
Gubernur NTB itu berharap, jajaran BAKN sering menyapa daera lain, sekaligus
melakukan sosialisasi. Sehingga,
komunikasi dan kerajasama dapat terjalin dengan baik.
Ketua BAKN menjelaskan
kunjungan ini dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
keuangan negara. Yang lebih penting lagi menurutnya, setiap rupiah yang
dibelanjakan itu memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Sehingga dengan
tersosialisasikannya BAKN beserta temuan temuannya itu, potensi potensi kerugian negara, bisa kita lihat seberapa persen yang bisa
kita tindaklanjuti," ungkapnya.
Hal lain lanjutnya dengan
melihat ke depan, apa yang perlu diperbaiki.
Apakah dari segi kebijakan, pelaksanaan kebijakan atau program atau
bahkan anggaran itu sendiri. Sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan betul
betul optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Namun katanya, dalam setiap pembahasannya selalu melibatkan
kementerian atau lembaga yang ada di pusat.
"Karena kita di BAKN
itu salah satunya memotong sekat sekat
antar kementerian, yang selama ini hanya berpikir kementerian masing-masing
atau kementerian sentris, " pungkasnya.(M)
Post a Comment